Meski Ramai Penolakan, IPDN Sosialisasikan Fungsi UU Cipta Kerja di Sumbar


Senin, 16 November 2020 - 12:49:45 WIB
Meski Ramai Penolakan, IPDN Sosialisasikan Fungsi UU Cipta Kerja di Sumbar Sosialisasi IPDN yang digelar di Hotel Mercure, Padang yang ditandai dengan penandatanganan MoU, Senin (16/11/2020).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mensosialisasikan UU Cipta Kerja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (16/11/2020) di Padang. "Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan penjelasan mengenai materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan dokumen resmi yang telah disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden," kata Rektor IPDN, Hadi Prabowo.

Sosialisasi oleh IPDN yang dilaksanakan berdasarkan arahan Mendagri Tito Karnavian. Selain itu, upaya itu dilaksanakan untuk mencegah munculnya berita bohong (hoaks) tentang materi UU Cipta Kerja. Kegiatan ini ditujukan untuk inventarisasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pengusaha atau pekerja. Nantinya dijadikan masukan bagi Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja.

Dalam acara yang digelar di Hotel Mercure, Senin pagi itu, IPDN juga melakukan MoU dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terkait sosialisasi UU Cipta Kerja baik itu kepada para pekerja, mahasiswa dan masyarakat. "Ujungnya nanti adalah menciptakan lapangan kerja baru dan menjadikan bonus demografi Indonesia sebagai tumpuan kekuatan produktivitas ekonomi Indonesia," ujar Hadi dalam sambutannya.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukannya kali ini juga merupakan fungsi dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka pemgabdian kepada masyarakat. "Kami datang tak hanya untuk sosialisasi, juga akan menginventarisasi permasalahan. Kami bukan penyusun UU itu, tapi ikut mensosialisaikan. Kita bersama memahami bahwa UU Ciptaker yang ditetapkan Presiden memang ada penolakan dan tentunya ada juga menyetujui," tambahnya.

Dia menyebut, UU Ciptaker itu disusun sesuai prosedur dan ketentuan, berdasarkan UU tahun 2011. Prosesnya juga tidak datang begitu saja, tapi butuh waktu lama. Perlu dipahami disini bahwa UU Ciptaker adalah obsesi Presiden agar menyelesaikan dua UU yakni, Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Hal ini disebabkan beberapa hal yang memang dihadapi bangsa, seperti kesulitan berinvestasi di bidang perizinan, birokrasi gemuk dan pengurusan yang ribet. 

"Perizinan berbelit belit, menghabiskan waktu dan biaya tinggi, sehingga pemerintah mengajukan Omnibus Law agar mencabut UU atau beberapa ketentuan untuk diatur kembali, jadi sifatnya penyederhanaan, pemangkasan dan sinkronisasi," jelasnya. 

Fungsi lain dari UU Ciptaker ini adalah upaya mendorong penciptaan kerja, karena saat ini ada sekitar 8,66 juta penggangguran yang dipicu adanya pandemi Covid-19 dan ada 3,5 orang yang diberhentikan dari pekerjaan. "Disini pemerintah berusaha menciptakan usaha baru disamping 6,4 juta UMKM dan masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong ke sektor formal, sinkronisasi dan pemangkasan serta pemerataan pembangunan di daerah," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, terkait uu cipta kerja, tidak hanya pemerintah dan pejabat terkait serta mahasiswa yang terlibat, tapi seluruh masyarakt. Makanya, sosialisasi yang digelar oleh IPDN yang mewakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa menjawab keraguan yang selama ini ada. 

"Intinya, pemerintah itu membuat UU untuk menyejahterakan rakyat, semuanya berguna," katanya singkat. (*) 

Reporter : Agoes Embun /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]