Sikapi Putusan MA, Gubernur Sumbar: Jalan Tol Tidak akan Berhenti, Cuma Ulang Proses Penlok Saja


Senin, 16 November 2020 - 14:22:07 WIB
Sikapi Putusan MA, Gubernur Sumbar: Jalan Tol Tidak akan Berhenti, Cuma Ulang Proses Penlok Saja Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Ist

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengaku sudah mencari jalan keluar terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai jalan tol Padang-Pekanbaru. Solusi yang ditempuh adalah dengan melakukan penetapan lokasi (penlok) ulang untuk seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung-Padang sepanjang 32,4 kilometer. 

"Tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada memang prosedur yang terlupakan, yang dicatat oleh pihak yang punya tanah terkait dengan sosialisasi yang belum mereka menerimanya," ujar Irwan saat ditemui awak media usai acara sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Hotel Mercure, Senin (16/11/2020).

Sehingga kata Irwan, hal tersebut yang membuat pihaknya kalah di Mahkamah Agung. Sebagai tindaklanjut berikutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumbar, Polda, dan Badan Pertanahan Nasional untuk mengulang kembali penetapan lokasi.

"Setelah itu kita ulang lagi sosialisasi kepada pemilik tanah. Ketika nanti sudah dilakukan sosialisasi berarti prosedur yang sesuai aturan telah dilalui, maka kemudian bangun langsung seperti penetapan lokasi yang ada saat ini, tidak berobah," ujar Irwan.

Irwan menegaskan jalan tol tidak akan berhenti karena permasalaham tersebut, hanya mengulang proses kembali. Karena jalan tol merupakan program strategis nasional. Irwan yakin program ini bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Jalan tol tidak akan berhenti, cuma ulang proses saja. Insyaallah yang bersangkutan bisa memahami, kan untuk kepentingan dia juga, untuk kita semua," harap Irwan.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Sumbar kalah dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) tentang penetapan lokasi jalan tol pada tingkat kasasi.

Seperti dibaca Harianhaluan.com melalui direktori putusan portal MA, melalui Putusan No. 468 K/TUN/20920, MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan Gubernur Sumbar dan mewajibkan Gubernur Sumbar mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek perkara.

Pokok perkara TUN dalam putusan ini adalah SK Gubernur Sumbar Nomor 620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung-Padang.

SK Gubernur Sumbar tanggal 26 Maret 2020 itu awalnya digugat oleh Hartono Widjajaja, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, RT. 001- RW. 008, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.

Bersama Hartono, juga ikut menggugat Buyung, yang beralamat di Jalan Harapan II Blok C Nomor 7, RT.003-RW.002, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Kemudian, John, warga Jalan HR. Soebrantas 260, RT.005-RW.002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Berikutnya, Hata, warga Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.003-RW.003, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Hartono dkk ini sebelumnya telah memenangkan perkara TUN perijinan ini di Pengadilan TUN Padang, melalui Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, tanggal 30 Juni 2020.

Kemudian, Gubernur Sumbar melalui Pengacara Negara, Kajati Sumbar, mengajukan kasasi ke MA. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, SK Gubernur Sumbar tersebut tidak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik.

Sebab, lanjut Majelis Hakim, dalam proses penerbitan SK itu, Tim Persiapan tidak melibatkan para penggugat selaku pihak yang berhak. Baik pada saat pelaksanaan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: red[email protected]