Gubernur Sumbar Berharap UU Ciptaker Bisa Untungkan Rakyat Kecil


Senin, 16 November 2020 - 14:56:19 WIB
Gubernur Sumbar Berharap UU Ciptaker Bisa Untungkan Rakyat Kecil Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai kegiatan sosialisasi UU Cipatker tersebut di Hotel Mercure, Senin (16/11/2020).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Cipatker). Rakyat sejahtera karena adanya lapangan pekerjaan, dan UU ini bisa mempermudah dan menjamin investor untuk berinvestasi dan melakukan izin usaha.

"Investasi dipermudah, izin usaha dipercepat, semuanya dipercepat. Lahan pun diurus dengan cepat juga sehingga orang datang ke Sumbar bawa uang jadi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Irwan usai kegiatan sosialisasi UU Ciptaker tersebut di Hotel Mercure, Senin (16/11/2020).

Kendati demikian, Irwan pun menyarankan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Pasalnya, UU sapu jagat tersebut mengundang penolakan dari masyarakat meski telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/11/2020).

"Kita sebagai pemerintah harus memberi penjelasan apa yang sebenarnya terkait gonjang-ganjing UU Cipta Kerja. Akibat kita belum memberi penjelasan, akhirnya penjelasan lain yang masuk, yang terkadang tergolong hoaks. Sehingga dapat mengakibatkan resah bagi masyarakat," tutur Irwan.

Menurut Irwan, UU tersebut sebenarnya baik. Pemerintah pun tidak mungkin membuat peraturan yang dapat menyengsarakan rakyat. Pemerintah, kata pris yang akrab disapa IP ini, membuat UU tersebut untuk kebaikan masyarakat juga.

"UU itu untuk kita, untuk semua, untuk kebaikan bangsa dan negara. Pemerintah tak korbankan masyarakat. Aturan dibuat untuk masyarakat juga," sebut Irwan.

Maka dari itu, sambung Irwan, untuk mengatasi gonjang-ganjing di masyarakat, UU tersebut perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Dengan sosialisasi, diharapkan pemahaman masyarakat terkait UU tersebut bisa muncul.

Menurut Irwan, pemerintah juga bisa memperoleh masukan dari masyarakat lewat sosialisasi.

"Mudah-mudahan dengan sosialisasi bisa memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang keraguan yang ada selama ini," ciletuk Irwan.

Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan UU Cipta Kerja merupakan UU yang baru di Indonesia sehingga memungkinkan untuk menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu, UU tersebut perlu disosialisasikan.

"IPDN telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja ini di sejumlah provinsi di Indonesia. Selain di Sumbar, sosialisasi juga dilakukan di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya," katanya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]