Tak Terima Difitnah, Lintas Fraksi DPRD Sumbar: PKS Jangan Lempar Hoax Soal Konversi Bank Nagari


Senin, 16 November 2020 - 20:08:18 WIB
Tak Terima Difitnah, Lintas Fraksi DPRD Sumbar: PKS Jangan Lempar Hoax Soal Konversi Bank Nagari Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lintas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar angkat bicara mengenai kabar bahwa sejumlah fraksi tidak menyetujui konversi PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari menjadi Bank Syariah. 

Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni menegaskan, bahwa pada dasarnya mereka sepakat dengan pengalihan status bank nagari dengan melalui mekanisme yang jelas.

Kalau ada fraksi lain di DPRD Sumbar mengatakan lembaga ini tidak setuju dengan pengalihan status, itu pernyataan hoax untuk mencari popularitas, apalagi merendahkan lembaga dengan menyebutkan tidak profesional, merupakan penilaian politis untuk kepentingan pilkada semata.

Lintas fraksi juga mengatakan, sesuai dengan syarat OJK pada Pemilik Bank diantaranya, harus meminta persetujuan pada minimal 65% menyetujui nasabah untuk pindah dari konvensional ke syariah, sehingga tidak boleh serta merta pihak perbankan mengalihkannya.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menyatakan melalui keputusan Nomor 10 tahun 2017, tentang perusahaan daerah.

Lintas fraksi menegaskan, DPRD Sumbar setuju pengalihan dari konversi ke syariah. Namun harus mekanisme dan kajian yang mendalam karena saat ini tidak mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan kondusifitas pandemi.

Lintas fraksi juga menegaskan, ada beberapa daerah yang dipaksakan merubah status bank daerah dari konvensional ke syariah, terjadi kolap atau penurunan pada tingkat nasabah dan lainnya.

DPRD Sumbar juga telah menyiapkan melalui Bapemperda untuk melakukan perubahan pada tahun 2021, sesuai dengan beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak bank Nagari dan telah disampaikan pada DPRD Sumbar.

Nurnas dari fraksi Demokrat juga menegaskan, apakah bank nagari sudah memiliki direksi atau komisaris yang memahami keuangan syariah, tentunya itu berdasarkan penilaian OJK, jadi harus mengacu pada syarat-syarat yang ada.

"Ini gedung DPRD merupakan rumah rakyat, jangan giring masyarakat untuk membenci lembaga ini dengan mengatakan kalau 6 fraksi tidak setuju bank Nagari syariah, pada dasarnya itu bohong, yang benar kita semua setuju tapi pakai meknisme yang benar, jangan dipolitsir, beri fakta benar dan tidak mengada-ada," tegas Nurnas.

Hal senada juga disampaikan Hidayat, Dody Delfi, Afrizal dan Leli, kalau ada yang mengatakan fraksi lain melakukan penolakan, itu bohong besar dan pembohongan publik.

"Ini bukan untuk kepentingan Pilkada, jadi jangan paksakan untuk pengalihan hari ini, apa lagi melakukan kebohongan pada publik seolah-olah kami menolak," tegas Afrizal.

"Kami selalu mendukung kepentingan rakyat, kalau fraksi lain mengatakan berbeda itu bohong besar," kata Dody dengan ketegasan.

Pada dasarnya semua fraksi di DPRD Sumbar setuju pengalihan, dan jangan mencoba-coba, karena kalau nanti gagal tidak bisa kembali kekonvensional. Bahkan fraksi Gerindra melalui ketuanya Hidayat mengatakan, jangan PKS menjadikan pengalihan bank nagari ini, menjadi dagangan politik.

"Rekan kami PKS jangan jadikan ini dagangan politik, seolah-olah kami tidak setuju, padahal propenperda sebelumnya dari PKS, sudah kita desak kok gak juga selesai, saat ini tiba-tiba dikatakan kami menolak gak setuju syariah, bahkan kita minta pada PKS untuk ke bank Muamalat namun dia menolak, jika Rahmat Saleh meminta pertanggung jawaban, mana pertanggung jawaban gubernur yang jalan-jalan keluar negeri," tegas Hidayat.

Sikap politik semua fraksi di DPRD Sumbar menyatakan tidak anti bank syariah, asal melalui kajian, jika nanti suatu saat gagal yang rugi adalah masyarakat dan Pemprov Sumbar.

"Tidak ada satupun fraksi di DPRD Sumbar ini yang tidak setuju pengalihan ke syariah, jangan PKS melempar hoax seolah-olah hanya mereka yang setuju dan kami menolak, itu fitnah," tegas Hidayat.

Pengalihan PKS tersebut menyinggung 8 partai dari 6 fraksi, karena dianggap tidak mendukung, padahal sangat setuju asal melalui mekanisme. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]