Soal Pelanggaran Prokes, Wagub DKI Jakarta Bersikukuh Pihaknya Sudah Tegakkan Aturan Tanpa Tebang Pilih


Rabu, 18 November 2020 - 14:50:36 WIB
Soal Pelanggaran Prokes, Wagub DKI Jakarta Bersikukuh Pihaknya Sudah Tegakkan Aturan Tanpa Tebang Pilih Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Mewakili Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan klarifikasi mengenai pelanggaran prokes yang terjadi di Petamburan dan Pilkada lainnya.

Ahmad Riza Patria di acara ILC, Selasa (17/11) malam mengatakan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dipotong 50 persen dalam rangka mendukung berbagai program terkait Covid-19. Kemudian, Ahmad juga melanjutkan pemerintah daerah sudah melakukan berbagai perda dan pergub untuk menekan angka penularan virus Corona. Testing yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta memberikan kontribusi 46 persen dari testing nasional.

"Jadi cara kami mengatasi ini dengan menerapkan 3T. Kami terus berkoordinasi dengan forkopimda dan pemerintah pusat dan tidak pernah memutuskan kebijakan sepihak sendiri," katanya.

Ahmad juga menyebutkan Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan sosialisasi 3M dan melaksanakan 3T. Ia menyebutkan untuk memberikan sanksi bagi pelanggaran prokes tidak pernah tebang pilih dan benar-benar berlaku adil.

"Kami juga mengajak pengusaha untuk terlibat kolaborasi sosial. Meski kasus positif di DKI Jakarta masih tinggi tapi angka kesembuhan sudah menyentuh angka 92,1 persen," sebutnya.

Angka kematian di Jakarta juga sudah turun menjadi 2,0 persen dibandingkan angka nasional 3,2 persen. Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, untuk testing dilakukan 3-5 kali melebihi standar WHO.

"Berbagai sanksi dan aturan sudah ditegakkan, akumulasi denda sudah mencapai Rp5,104 miliar, tidak menggunakan masker dendanya sudah terkumpul 1486 orang dan ini data sebulan yang lalu," ungkapnya.

Terkait pemanggilan Anies Baswedan, Ahmad menyatakan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah menemui Habib Rizieq Shihab di kediamannya dan melakukan permohonan dan imbauan.

Agar kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerumunan. "Wali Kota Jakarta Pusat juga sudah menyurati Habib Rizieq Shihab isi suratnya yang menyatakan peraturan gubernur dan melakukan prokes. Jika ditemukan pelanggaran prokes maka akan mendapatkan sanksi," ungkapnya.(*)

Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]