Dugaan Pencemaran Nama Baik Tersangka Indra Catri di SP3, Pengamat Hukum: Jangan Ada Intervensi


Ahad, 22 November 2020 - 11:42:00 WIB
Dugaan Pencemaran Nama Baik Tersangka Indra Catri di SP3, Pengamat Hukum: Jangan Ada Intervensi Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Terkait surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang menimpa Indra Catri, jangan ada intervensi atau kepentingan dari pihak manapun dalam pengusutan kasus oleh kepolisian.

Hal itu disampaikan pakar hukum sekaligus Dosen Universitas Andalas (Unand) Padang, Beni Kharisma Arrasuli. Dikatakannya, andaikan tindak pidana ini diatur dalam undang-undang Pilkada yang prosesnya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan hukum acara di Gakkumdu diatur khusus dalam peraturan bersama antara Bawaslu, Kapolri dan juga Kejaksaan.

"Kalau memang tunduk atau diatur khusus dalam undang-undang Pemilu, jadi tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu, maka seharusnya harus tetap mengikut dan tunduk hukum acara yang telah diatur sesuai dengan hukum acara pemilihan kepala daerah," katanya.

Dijelaskannya, tetapi jika kasus tersebut masuk ke ranah Pidana Umum (Pidum), artinya tetap hukum acara mengacu ke KUH Pidana. Namun seperti yang disampaikan kepolisian terkait kasus yang dihentikan atau SP3, secara aturan hukum memang ada ruang untuk itu.

"Tapi, di balik itu apakah benar tidak cukup bukti atau emang ada pertimbangan lain karena proses Pilkada sedang berjalan yang memungkinkan ada tekanan dari luar proses hukum murni," tegasnya.

Menurut Beni, kasus pencemaran nama baik, kalau dilihat praktek kepolisian selama ini, jarang sekali kesulitan baik kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya untuk mengumpul barang bukti keterangan saksi dan lain-lain.

"Jadi intinya kalau konteks pelanggarannya terhadap pidana Pilkada, maka Kepolisian mamang harus tunduk. Tapi kalau tidak salah, proses ini tidak melalui Gakkumdu dan tidak masuk dalam pidana Pilkada dan masuk ke tindak pidana murni, seharusnya kepolisian mengacu kepada KUHP," terangnya lagi.

Ditambahkannya, kalaupun kasus tersebut masuk ke dalam hukum pidana murni, juga ada ruang untuk pemberhentian atau SP3 dan tidak bisa juga dikatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan aturan.

"Catatannya, praktik pengusutan kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu, selama ini tidak terlalu kesulitan polisi dalam mengumpulkan barang bukti dan saksi. Jika kita beranjak pada Pilkada tahun sebelumnya, beberapa orang juga terlibat kasus pencemaran nama baik dan itu langsung dijemput dari Mabes Polri dan itu bukti bahwa polisi tidal terlalu kesulitan untuk pengusutan," terang Beni lagi.

Dijelaskannya, apalagi kasus ini (pencemaran nama baik Mulyadi) hanya lokal tingkat daerah, seharusnya akan lebih mudah untuk mengumpulkan bukti-bukti ataupun saksi-saksi.

"Bukan menuduh, tapi harusnya hukum berjalan sesuai dengan aturan dan tidak boleh ada intervensi maupun kepentingan para pihak terkait kasus ini dan jangan sampai ada ruang yang disediakan hukum, contohnya SP3 ini, kan memang ada fasilitas dan ruang untuk itu yang kemudian dimanfaatkan karena dalam konteks Pilkada, ya tunggu sampai usai pilkada baru dilanjutkan,"  tutupnya.(*)
 

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]