DPRD Sumbar Siap Anggarkan Kelanjutan Pembangunan Monas PDRI


Ahad, 22 November 2020 - 13:31:12 WIB
DPRD Sumbar Siap Anggarkan Kelanjutan Pembangunan Monas PDRI Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar siap membantu penganggaran kelanjutan pembangunan Monumen Nasional (Monas) Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sehingga nantinya monas kebanggaan masyarakat Limapuluh Kota itu bisa menjadi wadah untuk pelatihan bela negara.

"Ada anggaran untuk masalah itu (kelanjutan monas PDRI), kalau gak diusulkan (ke DPRD) ya tida ada anggaran dong. Anggaran itu kan bersama-sama, tidak hanya tugas DPRD tapi juga tugas Pemprov," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Supardi menyarankan agar Pemprov Sumbar mengusulkan anggaran kelanjutan monas PDRI kepada DPRD. Pasalnya kata di, DPRD selalu memperhatikan hal-hal yang bersifat urgent, jikapun nanti Bapemperda-nya sudah ditetapkan namun masih ditambah.

"Sebetulnya tidak ada masalah, kan hal biasa juga. Ada perda yang masuk ke DPRD kita tolak, banyak itu. Kalau pun tidak ada anggaran nanti, kita cari bersama-sama anggarannya," tegas Supardi.

PDRI Diharapkan Berlanjut

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meninjau pengerjaan proyek pembangunan Monas PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (6/10/2020). Ia berharap gedung bernilai sejarah itu kembali mendapatkan kucuran dana kelanjutan pembangunannya tahun 2021.

 "Kita berharap Monumen PDRI ini kembali mendapatkan anggaran pada tahun 2021. Kita sangat bersyukur mendapatkannya karena monumen ini sangat penting untuk mengingatkan kita tentang sejarah mempertahankan kemerdekaan pada agresi belanda tahun 1948 dan penyelamatan keutuhan NKRI sejak tahun 1948 hingga sekarang," ungkap Gubernur Irwan Prayitno ketika meninjau gedung museum didampingi Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan unsur Forkopimda Provinsi Sumbar serta Forkopimda Limapuluh Kota.

Menurut Gubernur, pembangunan monumen PDRI ini merupakan pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Untuk menentukan lokasi pembangunannya saja, sempat memakan waktu hingga tiga tahun lebih dengan rapat berkali-kali melibatkan lima kementerian yang antara lain Menkopolhukam, Kemenhan, Kemendikbud, Kemensos dan Kementerian PUPR. 

"Pembangunan monumen ini adalah pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Lokasi pembangunan diputuskan di Koto Tinggi setelah melewati waktu panjang dengan berkali-kali rapat. Ini patut kita syukuri, sebab basis PDRI tidak hanya di Koto Tinggi, namun juga di Bukittinggi, Solok Selatan dan daerah lainnya, namun pembangunan monumennya diputuskan di Koto Tinggi," tutur Gubernur. 

Dalam kesempatan itu gubernur juga menyampaikan terimakasihnya kepada masyarakat Koto Tinggi yang telah memberikan tanahnya buat pembangunan monumen tersebut.

"Kita sangat berterimakasih kepada masyarakat Koto Tinggi yang telah sukarela memberikan seluas 20 hektar tanahnya buat pembangunan monumen bersejarah ini. Gedung ini nantinya akan dipakai perguruan tinggi seperti UNP jurusan Sejarah dan juga akan menjadi tempat pelatihan bela negara, serta pemanfaatan lainnya," papar Gubernur. 

Sebelumnya pihak pelaksana pembangunan dari Kemendikbud Afan melaporkan, bangunan ini terdiri dari dua gedung yang masing-masingnya musium dan auditorium. Pada tahun 2019 mendapatkan biaya kelanjutan pembangunan sebesar Rp32 miliar. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]