Aneh! KPU Pasaman Tolak Media Online dalam Sukseskan Pilkada


Selasa, 24 November 2020 - 09:57:57 WIB
Aneh! KPU Pasaman Tolak Media Online dalam Sukseskan Pilkada Ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--KPU Pasaman, sepertinya masih memandang sebelah mata keberadaan dan fungsi media siber (online) dewasa ini. Padahal keberadaan media siber saat ini amat penting dan berperan besar dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak. 

Keberadaan media siber dianggap bagus dan efektif ditengah pandemi sekarang ini. Hal ini pula yang menjadikan media siber layak dijadikan sebagai mitra strategis oleh KPU. 

Baca Juga : Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, KPU Tetapkan Zul Elfian Sebagai Walikota Solok

Meski terbilang baru, media siber memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya, kebutuhan akan berita dan informasi lebih cepat tersaji dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Namun, sejumlah kelebihan yang dimiliki media siber tidak berlaku dan menarik perhatian pihak KPU Pasaman untuk mengikutsertakan media daring ini menyosialisasikan seluruh tahapan pilkada di Pasaman. 

Baca Juga : Sujud Syukur Usai Penetapan oleh KPU Pasbar, Ini Janji Paslon Pemenang Pilkada Pasbar 2020

Peran penting dari media siber sebagai alat komunikasi dan sumber informasi terupdate pun dikesampingkan. 

Sekretaris KPU Pasaman, Yuli Hardi mengatakan, terkait dengan tidak masuknya media online untuk penerbitan iklan kampanye paslon, sudah ditetapkan lewat rapat pleno KPU Pasaman.

Baca Juga : KPU Pasbar Tetapkan Hamsuardi dan Risnawanto Pemenang Pilkada 2020

"Penerbitan iklan kampanye paslon hanya untuk media cetak harian. Online tidak ada. Media cetak, dua kali terbit. Untuk alasan bisa dikoofirmasi dengan Divisi Soslih, Pak Eria Candra," kata Yuli, menjawab pertanyaan harianhaluan.com, kemarin. 

Saat dikonfirmasi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Pasaman, Eria Candra mengatakan, penerbitan iklan melalui media cetak dan elektronik dibiayai oleh KPU menggunakan dana APBD. Sementara iklan kampanye di media daring (online) harus dibiayai oleh pasangan calon kepala daerah sendiri.

Baca Juga : Siap-siap! 35 Sengketa Pilkada Mulai Disidangkan di MK pada 26 Januari

"Hal ini diatur pada pasal 32 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye. KPU Kabupaten/Kota hanya memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada media massa cetak dan elektronik (televisi dan radio)," katanya. 

Sementara untuk media siber, Erik, sapaan akrabnya menyarankan, masing-masing dari pihak media online menghubungi langsung pasangan calon (paslon) untuk memfasilitasi penerbitan iklan kampanye di media daring tersebut.

"Ada tapi mintanya sama paslon. Kalau di Pemilu 2015 lalu, media online masih difasilitasi penerbitan iklan kampanye. Sekarang tidak, hanya untuk media cetak saja," ucapnya. (*)

 

Reporter : Yudi Lubis | Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]