PKS Pertanyakan Perpres BRIN yang Belum Diundangkan


Rabu, 25 November 2020 - 12:32:26 WIB
PKS Pertanyakan Perpres BRIN yang Belum Diundangkan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pertanyakan sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli yang menahan Kepres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Padahal menurut info yang diterima Mulyanto, Perpres tersebut sudah disetujui Kementerian PAN & RB, sudah diberi nomor dan ditandatangani Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga : Tjahjo: PNS Terpapar Radikal dan Terorisme, Siap-siap Dipecat

Tapi karena sekarang tertahan di Kemenkumham sehingga Perpres tersebut belum dapat dimasukan ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) dan diundangkan. 

Mulyanto merasa aneh dengan kejadian ini dan menilai Presiden seperti disandera oleh anak buahnya. 

Baca Juga : BPS Sebut Ada Dua Provinsi yang Penduduk Perempuannya banyak dari Laki-laki

"Ini manajemen yang amburadul. Seharusnya Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kejadian ini menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional.  

Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini aneh," tegas Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristek/ Kepala BRIN, Selasa (24/11).

Baca Juga : Bareskrim Polri Turun Selidiki Banjir Kalsel, Ini Ternyata Penyebabnya

"Sejak pelantikan kabinet hingga hari ini, sudah lewat satu tahun Perpres BRIN ini tertahan. Kalau kelembagaannya tidak jelas, pejabatnya tidak ada, maka mana mungkin program-program Ristek/BRIN dapat dijalankan secara baik," cecar mantan Sesmen Kementerian Ristek di zaman SBY ini.

Seperti diketahui BRIN diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dimana diatur ketentuan pada Pasal Pasal 48 ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. (2) Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Presiden. (3) Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Baca Juga : Sensus Penduduk 2020, BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau

Sampai hari ini bentuk struktur kelembagaan BRIN masih belum jelas.  Padahal janji Pemerintah, Perpres tentang Kelembagaan BRIN ini terbit di akhir tahun 2019.  Setelah janji ulang terbit di akhir Maret 2020, yang juga kembali tidak terpenuhi, ternyata menjelang berakhir semester II tahun 2020 pun, Perpres itu belum juga muncul.

"Ini sudah lewat hampir satu tahun sejak kabinet dibentuk untuk memenuhi amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.  Rencana APBN tahun 2021 untuk Kemenristek/BRIN pun sudah disetujui Komisi VII DPR RI (23/9/2020).  Ini tidak lazim.  Anggarannya tersedia, namun kelembagaan dan SDM-nya masih belum jelas," lanjut politisi PKS ini. 

Mulyanto menambahkan ini mencerminkan Pemerintah tidak serius mengembangkan inovasi nasional, baik dari aspek pendanaan maupun kelembagaannya.  Padahal kepada masyarakat Pemerintah selalu mengatakan akan mengembangkan inovasi sebagai motor dan engine of growth bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.

“Pemerintah semestinya segera membentuk BRIN ini, agar roda pembangunan riset dan inovasi nasional berputar cepat, bukan malah menelantarkannya,” desak Mulyanto. (*)

Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]