Fadli Zon: Mahfud MD Mempersilahkan Penjemputan HRS, Kenapa Tak Dipanggil Juga?


Rabu, 25 November 2020 - 13:42:21 WIB
Fadli Zon: Mahfud MD Mempersilahkan Penjemputan HRS, Kenapa Tak Dipanggil Juga? Fadli Zon

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Polemik pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instruksi Mendagri Tito Karnavian yang mengatakan sanksi pencopotan bagi kepala daerah yang lalai dalam penegakan prokes berlanjut. Banyak pihak menilai Mendagri tidak bisa serta merta melakukan pencopotan jabatan gubernur.

Pada acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (24/11) malam, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon memberikan pendapatnya mengenai pendapat tersebut. Ia mengatakan mengenai pencopotan gubernur oleh Mendagri Fadli Zon menyatakan tidak bisa. Karena, kata dia bagaimana pun seorang kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga kedaulatan hanya ada di tangan rakyat itu sendiri.

Baca Juga : PPATK: Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"Tetapi ini case kita harus melihat dengan frame yang lebih luas. Setelah melihat banyaknya lautan manusia sekarang kita seolah-olah mau menegakan prokes," tegasnya.

Kemudian, ia juga mempertanyakan institusi mana yang seharusnya berwenang dalam masalah penegakan prokes. Menurut Fadli Zon, saat ini Indonesia memiliki masalah mengenai kesimpangsiuran institusi dalam penegakan prokes. Sehingga pelaksanaan peraturan di lapangan menjadi tumpang tindih dan subjektivitas menjadi tinggi pula.

Baca Juga : Pakar Hukum: Penuntasan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI Harus Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Listyo Sigit

"Saya tidak melihat dalam proses pemanggilan Anies sebagai upaya penegakan hukum tapi lebih ke upaya politik. Kemudian HRS juga merupakan sosok yang kurang disukai pemerintah meskipun tidak memiliki masalah hukum," lanjutnya.

Fadli Zon juga secara tegas mempertanyakan apakah dengan pemanggilan kemarin, kepala daerah tersebut yang melanggar prokes ? Kemudian, Fadli mengungkapkan bahwa terdapatnya satu upaya untuk mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda dan HRS.

Baca Juga : Pascagempa M 7,0 di Talaud Sulut, 2 Kecamatan Laporkan Kerusakan

"Pemanggilan-pemanggilan ini menurut saya tak masuk akal. Upaya untuk menakut-nakuti kepala daerah ini menurut saya merupakan satu kemunduran demokrasi kita. Mahfud MD bahkan mempersilahkan penjemputan HRS apakah itu juga bukan sebuah pembiaran ? Kenapa tidak diperiksa," tanya nya.(*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]