PPP Dharmasraya Desak Sentra Gakkumdu 'Keluar Sarang' Cegah Potensi Praktik Politik Uang


Kamis, 26 November 2020 - 06:56:55 WIB
PPP Dharmasraya Desak Sentra Gakkumdu 'Keluar Sarang' Cegah Potensi Praktik Politik Uang Ilustrasi

PULAUPUNJUNG, HARIANHALUAN. COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Harry Permana ST, mendesak seluruh institusi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai instrumen gabungan penindakan pelanggaran pidana pemilu pada Pilkada Serentak 2020, agar lebih proaktif mencegah potensi terjadinya praktik politik uang. 

"Sebagaimana diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah," sebutnya, di Dharmasraya, Kamis (26/11). 

Baca Juga : Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, KPU Tetapkan Zul Elfian Sebagai Walikota Solok

Untuk membuktikan itu semua, lanjutnya, pihak Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri dan harus melibatkan institusi kepolisian dan kejaksaan karena pada pilkada kali ini dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku atau pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, adalah ketentuan pidana mengenai politik uang sebagaimana diuraikan dalam pasal 187A ayat (1). 

Dalam ketentuan tersebut tegas dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. 

Baca Juga : Sujud Syukur Usai Penetapan oleh KPU Pasbar, Ini Janji Paslon Pemenang Pilkada Pasbar 2020

"Sementara pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif bisa terkena sanksi diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pilkada," tegasnya.

Menurutnya, praktik politik uang bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim pemenangan sehingga perlu ada pembuktian lebih lanjut bahwa itu semua dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A.

Baca Juga : KPU Pasbar Tetapkan Hamsuardi dan Risnawanto Pemenang Pilkada 2020

Berdasarkan uraian tersebut, lanjutnya, jika pihak Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tidak keluar sarang untuk mengumpulkan bukti dan keterangan terkait potensi pelanggaran tersebut, maka jangan diharap pelaksanaan pilkada yang berintegritas seperti yang digaungkan pihak penyelenggara selama ini akan tercipta di Dharmasraya. 

Ia menilai, sejauh ini lembaga supervisi dan penindakan pelanggaran Pemilu di daerah itu belum mampu menunjukkan kinerja maksimal dalam menegakkan keadilan pemilu, dan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat sebagai dasar untuk melakukan pembuktian dan penindakan. 

Baca Juga : Siap-siap! 35 Sengketa Pilkada Mulai Disidangkan di MK pada 26 Januari

Padahal, sesuai fungsi dan kewenangannya Bawaslu dituntut mampu melakukan pencegahan terjadinya politik uang dan mampu menindak setiap individu yang dituntut netralitasnya dalam tahapan pemilihan umum, sesuai kewenangan lembaga itu dalam undang-undang tersebut. 

"Terkesan pihak penyelenggara dan lembaga penegakkan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpatokan pada standar minimal dan cenderung memilih bertahan di benteng institusinya masing-masing dengan lebih memilih menggunakan sebagian kewenangan yang mereka miliki untuk sekadar mengamankan opini bahwa mereka sudah bekerja," sesalnya. 

Tindakan seperti itu, tambahnya, pada dasarnya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesionalitas dan dikhawatirkan akan berkembang pada situasi terjebaknya lembaga yang dibentuk negara dalam kepentingan politik praktis hanya demi mempertahankan posisi aman semata. 

"Hal itu terlihat dari masalah yang mendominasi ruang publik hanya tentang adanya laporan dugaan pelanggaran oleh sesama penyelenggara, tapi tidak masif dalam melakukan imbauan dan atau penelusuran terkait adanya informasi mobilisasi karyawan BUMN, pejabat negara dan atau pejabat lainnya yang dilarang secara tegas turut serta dalam politik praktis," tutupnya. 

Sebelumnya, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Febri Diansyah, meyakini kerja kolektif antara penyelenggara dan peserta dalam Pilkada Serentak 2020 untuk bersama-sama menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan berintegritas, adalah kunci utama melahirkan pemimpin terpilih yang benar-benar dirasakan manfaat dan kerja nyatanya oleh masyarakat. 

Menurutnya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan hal demikian, salah satunya dalam bentuk tidak melakukan kampanye negatif dengan menebar hoax dan isu SARA, serta tidak melakukan praktik politik uang.(*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]