Din Syamsuddin Nilai Kasus Edhy Prabowo Bukti Pemerintah tak Serius Berantas Korupsi


Kamis, 26 November 2020 - 21:25:07 WIB
Din Syamsuddin Nilai Kasus Edhy Prabowo Bukti Pemerintah tak Serius Berantas Korupsi Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin

HARIANHALUAN.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan Din menyusul adanya kasus Djoko Tjandra dan yang terbaru penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Ini indikator bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan masih banyak lagi kasus-kasus lain bagaikan puncak gunung es. Maka dua kasus yang disebut tadi harus menjadi pelajaran dan harus dituntut, disingkap sampai ke akar-akarnya," kata Din dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (26/11).

Baca Juga : Astagfirullah! Selama Setahun Sudah 100 Juta Warga Dunia Terinfeksi Covid-19

Ia mengatakan dua kasus tersebut menambah keprihatinan KAMI bahwa korupsi masih merajalela. Din memandang, adanya dua kasus tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan tidak mampu bekerja secara benar dalam upaya pemberantasan korupsi.

"KAMI dari dulu menyoroti ada pelemahan KPK, terlepas dari kami mengapresiasi KPK, namun dengan adanya UU KPK, itu sedikit banyak telah memperlemah," ujarnya.

Baca Juga : Dicari Segera 5 Ribu Petani Milenial, Diberi Lahan 2 Ribu Meter

Deklarator KAMI, Said Didu mengaku bersyukur dengan penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Penangkapan tersebut menunjukan bahwa KPK masih ada. "Alhamdulilah KPK masih ada," tuturnya.

Said mengatakan, sebagai mantan birokrat, dirinya tidak terlalu kaget hal tersebut akan terjadi. Menurutnya hal tersebut sudah terlihat ketika eskpor lobster tersebut menjadi kontroversial di masyarakat.

Baca Juga : Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban

"Menurut saya kaidah-kaidahnya agak di luar kaidah birokrasi. Jadi semua serba mendadak dan semua yang diberikan izin adalah teman-teman dekat penguasa, jadi tidak ada proses lelang, tidak ada apa, jadi saya nyatakan bahwa inilah salah satu bentuk oligarki kekuasaan yang sedang dipraktekkan dan alhamdulillah KPK berjalan sehingga mudah-mudahan oligarki-oligarki di tempat lain itu tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Deklarator KAMI lainnya, Refly Harun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memiliki determinasi untuk memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun ia melihat upaya tersebut tidak dilakukan. Mulai dari periode pertama sampai periode saat ini, Refly melihat tidak ada kesungguhan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Baca Juga : Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

"Bahkan sebaliknya terjadi pelemahan KPK diujung masa pemerintahan Jokowi jilid pertama, untungnya saat ini mudah-mudahan KPK siuman sedikit dengan penangkapan menteri Edhy Prabowo," ucapnya. (*)

Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]