KPK Wanti-wanti Cakada Sumbar yang Mempengaruhi Pemilih dengan Iming-iming Uang


Jumat, 27 November 2020 - 10:51:53 WIB
KPK Wanti-wanti Cakada Sumbar yang Mempengaruhi Pemilih dengan Iming-iming Uang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengajak para calon kepala daerah (cakada) di Sumbar yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dapat menjaga nilai-nilai persaudaraan, kejujuran, dan kebaikan.

“Calon kepala daerah, ajarkan publik untuk berkompetisi secara sehat tanpa merusak tatanan nilai-nilai persaudaraan, kejujuran, dan kebaikan, yang telah menjadi fondasi masyarakat kita,” ujar Lili dalam kegiatan Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020, yang berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, kemarin.

Baca Juga : Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara

Di samping itu, Lili mengingatkan, sumber daya milik daerah seperti anggaran, fasilitas, barang, dan sebagainya, tidak dimanfaatkan oleh petahana untuk kepentingan kampanye.

Saat ini, menurut Lili, adalah waktu paling tepat membangun komunikasi yang sehat dengan para pemilih, dengan cara menyampaikan komitmen kepada publik dengan cara-cara yang benar.

Baca Juga : Sidang Pembuktian Gugatan Pilgub Kabupaten Solok Selesai, Diputuskan pada Maret

“Jangan mempengaruhi pemilih untuk memilih Bapak dan Ibu hanya dengan iming-iming pemberian uang, barang, atau posisi tertentu. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang dikeluarkan BPS memang menunjukkan penurunan skor dimensi persepsi antikorupsi dari 3,86 ke 3,68 dari tahun 2018 ke 2019, yang disebabkan permisivitas masyarakat menerima politik uang dalam pilkada,” tambah Lili.

Di sisi lain, ucap Lili, hasil survei KPK dan beberapa pihak lainnya memperlihatkan ada selisih antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pribadi para calon. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh para cakada kepada KPK, total kekayaan pasangan calon terlihat tak mencukupi untuk menutup ongkos pilkada.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah, Segeralah Tunaikan Janji-janji Politik!

Karena itu, kata Lili, tak mengherankan bila hasil survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa sebanyak 82,3 persen dari seluruh pasangan calon yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan Pilkada, karena adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta cakada.

Dukung Pilkada Berkualitas

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mendukung KPK untuk terus-menerus bergiat mewujudkan proses pilkada yang jujur dan berintegritas, karena hal ini sesungguhnya suatu keniscayaan.

Baca Juga : Sutan Riska, Bupati Dharmasraya Termuda dan Juga Seorang Raja

“Kami laporkan kepada KPK, KPU, dan Bawaslu, kita di Sumbar dengan integritas, komitmen, dan kesungguhan, tahapan demi tahapan pilkada berjalan dengan lancar, dan tanpa bosan menyerukan pilkada yang berintegritas dan jujur. Saya rasa ini suatu keniscayaan. Hal ini harus kita sosialisasikan terus-menerus, baik kepada penyelenggara, pasangan calon, partai politik, dan seterusnya,” sebut Irwan.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri Andi Bataralifu mengakui, ongkos pilkada yang mahal menyebabkan maraknya politik uang, yang pada saatnya berpotensi menimbulkan kasus hukum.

Tahun 2005 sampai Oktober 2020 terdapat total 457 Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terkena kasus hukum, di mana kasus korupsi merupakan yang terbanyak.

“Motif pelanggaran hukum itu adalah keinginan balik modal untuk maju pilkada berikutnya, dengan cara obral izin, program dan proyek pembangunan pemda ke pengusaha, yakni investor atau cukong politik, mutasi pejabat, ketuk palu pengesahan APBD bersama DPRD, dan lain-lain,” ungkap Andi.

Karenanya, sambung Andi, pilkada harus menjadi upaya menghadirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan harapan konstituen, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermoral, berintegritas, dan berkompeten.

Selanjutnya, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Ilham Saputra kembali meminta seluruh cakada dan pemilih bersama-sama mewujudkan pilkada berintegritas.

KPU, katanya, selalu mendorong peserta pilkada menandatangani pakta integritas, di mana KPU telah pula membangun aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) untuk transparansi informasi keluar-masuk dana kampanye cakada.

Ilham Saputra juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengakses data dan informasi pilkada lewat aplikasi infopemilu.kpu.go.id. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]