Bawaslu Temukan 48 Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Sumbar


Jumat, 27 November 2020 - 10:57:15 WIB
Bawaslu Temukan 48 Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Sumbar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Surya Efitrimen.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, tercatat 80 temuan, 23 laporan, 70 pelanggara, dan 33 bukan pelanggaran terkait penanganan pelanggaran di provinsi itu. Tak hanya itu, ada 48 kasus mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN.

“Di Sumatera Barat, terkait penanganan pelanggaran, sampai 25 November 2020, ada 80 temuan, 23 laporan, 70 pelanggaran, dan 33 bukan pelanggaran," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Surya Efitrimen dalam kegiatan Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020, yang berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, kemarin.

Baca Juga : Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara

Surya merinci, jenis pelanggarannya adalah pidana sebanyak 24 perkara, pelanggaran administratif sebanyak 19 perkara, pelanggaran kode etik 12 perkara, dan pelanggaran hukum lainnya mencapai 48 perkara. Selain itu, juga ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 48 kasus.

Surya menyampaikan bahwa pihaknya bertugas memastikan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan berkualitas, sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Sidang Pembuktian Gugatan Pilgub Kabupaten Solok Selesai, Diputuskan pada Maret

Selain itu, katanya, pihaknya berusaha pula menegakkan integritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan, serta akuntabilitas hasil Pilkada.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga mengatakan, bahwa Pilkada Serentak harus berintegritas, adil dan jujur. Ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan sosialisasi secara masif di daerah.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah, Segeralah Tunaikan Janji-janji Politik!

"Tentunya harus diiringi dengan sosialisasi secara masif semua pihak yang terlibat, peserta, paslon dan semua partai politik," ucap Irwan.

Dalam hal ini, semua Paslon yang akan bertarung dalam kontestasi politik Pilkada di Sumbar berkomitmen dengan tidak melakukan money politik dan korupsi agar terciptanya Pemilu yang berintegritas dan yang terpenting tetap mengikuti protokol kesehatan.

Baca Juga : Sutan Riska, Bupati Dharmasraya Termuda dan Juga Seorang Raja

Irwan juga mengingatkan, meski terdapat perbedaan dalam pilihan, tidak harus menjadikan hubungan kekerabatan rusak. Ia justru mengharapkan pesta demokrasi ini menjadi ajang mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.

"Karena beda dukungan, beda pandangan, dan beda politik ini menjadikan kita bermusuh-musuhan. Saya harap jangan sampai seperti itu," pinta Irwan.

Sukseskan Pilkada

Mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan sedikit berbeda dari biasanya karena digelar di tengah pandemi Covid-19, Irwan Prayitno inginkan kepada pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan seluruh jajaran pengamanan untuk selalu siap menghadapi situasi apapun dalam mengsukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Kita minta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada harus mematuhi semua aturan PKPU dan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, terutama saat menyalurkan hak suaranya nanti. Corona ini belum selesai, jadi tolong jangan lengah. Tetap perhatikan protokol kesehatan," imbuhnya.

Kegiatan pembekalan ini merupakan kegiatan terakhir untuk total 27 wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, yakni Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bali, dan Papua.

Harta Kekayaan cakada dapat diunduh melalui https://elhkpn.kpk.go.id. Selain itu, jika cakada adalah seorang petahana, publik juga bisa mengecek komitmen antikorupsinya dalam bentuk capaian kinerjanya selama menjabat dalam membangun tata kelola pemerintahan di wilayahnya pada https://jaga.id/jendela-daerah/. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]