Geng 212 yang Kritis Terhadap Pemerintah Terdepak, DPR: MUI Bukan Organisasi Politik


Sabtu, 28 November 2020 - 05:08:48 WIB
Geng 212 yang Kritis Terhadap Pemerintah Terdepak, DPR: MUI Bukan Organisasi Politik Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kelompok Alumni 212 yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terdepak dari kepengurusan MUI periode 2020-2025. Mereka diantaranya, Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang memiliki ruang lingkup tugas bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily merespon hal tersebut. Ia menyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan organisasi politik.

Baca Juga : Waduh! Menkes Sebut Testing Corona di RI Salah, Maksudnya Gimana?

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Dia menyatakan MUI merupakan tempat ormas-ormas Islam berhimpun tanpa tujuan politik tertentu.

Baca Juga : PPATK: Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemaslahatan umat," ungkapnya, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Ace berharap kepengurusan yang baru bisa mengedepankan Islam yang moderat.

Baca Juga : Pakar Hukum: Penuntasan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI Harus Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Listyo Sigit

"MUI [juga bisa] terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah," tutur Ace.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam menyusun struktur kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Baca Juga : Pascagempa M 7,0 di Talaud Sulut, 2 Kecamatan Laporkan Kerusakan

Dugaan itu didasari oleh keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Munas X.

Selain itu, Novel mengatakan dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI.

"Sudah diduga kuat itu karena KH Ma'ruf Amin ternyata masih masuk dalam dewan pertimbangan," kata Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

"Sampai MUI pun mereka (pemerintah) obok-obok, padahal setelah reformasi MUI sudah sangat dipercaya sama umat," katanya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212 (212) Slamet Maarif menyatakan pihaknya tetap menghormati hasil Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang menetapkan Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI yang baru.

Miftachul Akhyar resmi menjabat ketua umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Ma'ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Keputusan itu diambil lewat rapat Tim Formatur. Tim itu berisi 17 orang ulama yang dipimpin Ma'ruf Amin.

Selain meresmikan jabatan untuk Miftachul, Munas X MUI juga menunjuk Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025. Ia kini menggantikan posisi Din Syamsuddin. (*)

Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]