Gerkatin Sumbar Minta KPU Maksimalkan Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas


Sabtu, 28 November 2020 - 18:11:34 WIB
Gerkatin Sumbar Minta KPU Maksimalkan Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas Feri Naldi

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Gerakan Umum Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin) Sumatera Barat mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaksimalkan sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas tuna rungu di kabupaten dan kota.

Seperti yang diungkap Ketua DPD Gerkatin Sumbar, Feri Naldi, bahwasanya untuk sosialiasi belum maksimal dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur maupun kepala daerah.

Baca Juga : Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, KPU Tetapkan Zul Elfian Sebagai Walikota Solok

"Untuk akses memang masih belum maksimal, kepada KPU Sumbar kami harapkan untuk sesering mungkin untuk  melakukan sosialiasi, tidak hanya di Sumbar tetapi juga di kabupaten dan kota," katanya.

Dijelaskannya, apalagi untuk disabilitas tuna rungu, sangat membutuhkan penerjemah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar hak pilihnya bisa tersalurkan. Dalam hal ini, KPU bisa berkoordinasi dengan pihaknya sehingga penyandang disabilitas terutama tuna rungu tidak kebingungan ketika berada di TPS.

Baca Juga : Sujud Syukur Usai Penetapan oleh KPU Pasbar, Ini Janji Paslon Pemenang Pilkada Pasbar 2020

"Kami dari organisasi belum mampu menghadirkan atau menerima orang yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat. Kedepannya KPU kabupaten dan kota yang ada di TPS berkoordinasi dengan kami untuk belajar bahasa isyarat," ujar Feri yang juga memiliki keterbatasan mendengar (tuna rungu).

Terpisah, komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, berdasarkan undang-undang yang mengatur, bahwa semua masyarakat berhak mengikuti pemilu serentak, karena masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia adalah pemilih yang sah termasuk penyandang disabilitas.

Baca Juga : KPU Pasbar Tetapkan Hamsuardi dan Risnawanto Pemenang Pilkada 2020

"Untuk pemilih disabilitas, KPU melayani dan memberikan akses kepada pemilik yang keterbatasan. Untuk tuna netra kami menyediakan alat bantu, karena surat suara kita tidak memiliki tanda raba bagi disabilitas tuna netra tersebut," jelasnya.

Sementara untuk disabilitas tuna rungu, kata dia, belum ada disediakan alat bantu, karena pada prinsipnya tuna rungu masih bisa melihat sehingga yang diperlukan memang pendamping yang bisa berbahasa isyarat.

Baca Juga : Siap-siap! 35 Sengketa Pilkada Mulai Disidangkan di MK pada 26 Januari

"Tuna rungu pada prinsipnya tidak ada hambatan untuk melakukan pencoblosan di tanggal 9 Desember nantinya. Tapi penyelanggara di TPS bisa berhasa isyarat, setidaknya untuk menyuruh pemilih bersangkutan memasuki bilik. Tapi untuk berbincang-bincang panjang panjang anggota di TPS memang tidak bisa," tutupnya.(*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]