Ketua FPI Jadi Tersangka Pembubaran Aksi Menolak Kedatangan Habib Rizieq Shihab


Kamis, 03 Desember 2020 - 00:27:39 WIB
Ketua FPI Jadi Tersangka Pembubaran Aksi Menolak Kedatangan Habib Rizieq Shihab Aksi menolak kedatangan HRS di Pekanbaru.(Internet)

PEKANBARU,HARIANHALUAN.COM-Ketua Front Pembela Islam Kota (FPI) Pekanbaru, berinisial HT dan satu orang anggotanya, MNF ditetapkan pihak kepolisian ditetapkan sebagai tersangka  karena diduga membubarkan aksi menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab.

HT dan MNF jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak ditangkap pada Selasa (24/11) dini hari lalu.Penyidik kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan.

“Sudah ada SPDP-nya. Itu tertanggal 24 (November 2020) kemarin,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Robi Harianto, Rabu (2/12/2020) dikutip Haluanriau.co (Haluan Media Grup).

Atas SPDP itu, kata Robi, pihaknya kemudian menerbitkan P-16, yakni surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana. Ada sejumlah nama Jaksa yang tercantum dalam P-17 itu.

“Ada tiga orang Jaksa dalam P-16 itu. Mereka nantinya yang akan mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik,” sebut mantan Kasi Intelijen Kejari Batam, Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Lanjut Robi, pihaknya saat ini tengah menunggu pelimpahan berkas perkara dua tersangka dari penyidik. Jika diterima, pihaknya akan melakukan penelaahan untuk memastikan syarat formil dan materil perkara.

“Masih kita tunggu berkas perkaranya,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua FPI Kota Pekanbaru HT diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru. Selain HT, seorang anggotanya berinisial MNF juga menjalani proses yang sama.

Polisi menjelaskan bahwa HT dan MNF diperiksa karena membubarkan secara paksa kegiatan Deklarasi 45 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Pekanbaru pada Senin (23/11) lalu.

Deklarasi 45 elemen ormas dan para tokoh tersebut diketahui telah mengantongi izin di masa pandemi Covid-19. Seperti, rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Deklarasi, serta memberitahu polisi untuk pengamanan kegiatan.

Menurut polisi, pembubaran kegiatan yang dilakukan FPI ini jelas-jelas melanggar undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Yakni, melanggar Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mereka juga dikenakan Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan terhadap orang lain menggunakan kekerasan.(*)

Editor : Dodi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]