Waspada! Sumbar Masuk Daftar 62 Wilayah Pilkada Rawan Tinggi Aspek Pandemi Corona


Ahad, 06 Desember 2020 - 17:34:12 WIB
Waspada! Sumbar Masuk Daftar 62 Wilayah Pilkada Rawan Tinggi Aspek Pandemi Corona Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Bawaslu kembali meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 menjelang pemungutan suara 9 Desember. Bawaslu menyebut sebanyak 62 daerah rawan tinggi pada aspek pandemi Corona, dan ada 28 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi politik uang.

"Menjelang pemungutan suara Rabu, 9 Desember 2020, Bawaslu mendapati kerawanan Pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Baca Juga : 26 Februari, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Terpilih Benny-Sabar Dilantik

Bawaslu mengungkap meningkatnya jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Adapun beberapa faktor di antaranya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi infromasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

Selain itu Bawaslu mengungkap jumlah daerah dengan kerawanan tinggi pada aspek pandemi terus meningkat dibandingkan Juni dan September lalu. Berdasarkan data IKP Pilkada September lalu, daerah yang termasuk dalam rawan tinggi pada aspek pandemi berjumlah 50 kabupaten/kota, kini pada IKP November jumlahnya meningkat menjadi 62 daerah kabupaten/kota.

Baca Juga : Besok Dilantik Presiden Sebagai Gubernur Sumbar, Mahyeldi Sebut Belum Punya Nama Gantikan Posisi Wawako Padang

"Jika pada pemutakhiran IKP Pilkada 2020 September lalu, daerah yang termasuk dalam rawan tinggi pada aspek pandemi berjumlah 50 kabupaten/kota, pada IKP November 2020 jumlahnya meningkat 24 persen menjadi 62 kabupaten/kota," katanya.

Dari data IKP tersebut terdapat 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Adapun 9 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau dengan skor 95,4. Kemudian Sumatera Barat (89,7); Jambi (87,4); Bengkulu (86,2); Kalimantan Tengah (79,3); Sulawesi Tengah (78,2); Kalimantan Selatan (73,6); Sulawesi Utara (73,6); dan Kalimantan Utara (67,8).

Baca Juga : Dipercepat! Besok, Pelantikan Mahyeldi-Audy Joinaldy Dilaksanakan di Istana Negara Jakarta

Sementara itu pada tingkat kabupaten/kota, ada 62 daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam aspek pandemi dan sisanya, 199 kabupaten/kota termasuk dalam kategori rawan sedang.

Urutan 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada aspek pandemi adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan skor 100, kemudian Kabupaten Agam (89,7); Kabupaten Natuna (88,5); Kabupaten Purworejo (79,3); Kabupaten Kotawaringin Timur (79,3); Kabupaten Morowali Utara (78,2); Kota Semarang (77); Kabupaten Tuban (77); Kabupaten Tasikmalaya (75,9); dan Kabupaten Purbalingga (74,7).

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Solsel Kemungkinan 22 Maret 2021

Afif menyebut Bawaslu memakai 11 indikator untuk mengukur indeks kerawanan pada aspek pandemi. Kesebelas indikator tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yang diukur, yaitu penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.

"11 indikator itu adalah ada atau tidaknya penyelenggara Pemilu yang positif terinfeksi COVID-19, meninggal karena terinfeksi COVID-19, dan mengundurkan diri karena alasan COVID-19, serta penyelenggara pemilu yang tidak disiplin prokes," kata Afif.

Sementara itu indikator yang diukur dari sisi peserta pemilu adalah ada atau tidaknya pasangan calon atau tim kampanye yang positif terinfeksi COVID-19 dan tidak menerapkan protokol kesehatan, serta kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Sedangkan dari unsur kondisi daerah, indikator yang diukur adalah perubahan status wilayah menyangkut pandemi COVID-19, lonjakan jumlah pasien positif COVID-19, lonjakan jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, dan pasien COVID-19 yang tidak tertangani.

Lebih lanjut, Bawaslu juga menganalisa Indeks Kerawanan Pemilu dalam aspek hak pilih. Daerah yang masuk dalam rawan tinggi sebelumnya berjumlah 66 kabupaten/kota, meningkat 101 persen menjadi 133 kabupaten/kota.

Dalam indeks kerawanan pemilu, pada aspek politik uang meningkat dari 19 menjadi 28 kabupaten/kota atau meningkat 47 persen. Sedangkan daerah rawan dalam aspek jaringan internet, meningkat 21 persen dari 67 menjadi 81 kabupaten/kota.

Adapun peringkat kerawanan pilkada secara umum pada provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur adalah Sulawesi Utara (87,43); Sumatera Barat (86,57); Jambi (79,13); Sulawesi Tengah (75,57); Bengkulu (74,86); Kalimantan Selatan (72,26); Kalimantan Tengah (68,77); Kepulauan Riau (66,53); dan Kalimantan Utara (64,38).
Sementara pada penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota, kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (78,85); Kota Sungai Penuh (76,19); Kota Ternate (66,73); Kabupaten Kendal (65,39); Kabupaten Mamuju (65,14); Kota Tangerang Selatan (64,62); Kabupaten Lamongan (64,11); Kabupaten Teluk Wondama (63,87); Kabupaten Agam (63,42); dan Kabupaten Kotabaru (62,88).

"Kerawanan tinggi pada provinsi yang menyelenggarakan Pilgub dikontribusi oleh kerawanan pada dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi," kata Afif.

Tak hanya itu, Afif mengatakan isu pandemi COVID-19 juga memperparah kerawanan Pilkada di dareah tersebut. Salah satu peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Indeks Kerawanan Pemilu pada isu politik uang, 28 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 238 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang.

Lebih rinci, 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada isu politik uang adalah Kabupaten Tasikmalaya (100); Kabupaten Boyolali (100); Kabupaten Kediri (100); Kabupaten Melawi (100); Kabupaten Kutai Barat (100); Kota Balikpapan (100); Kabupaten Teluk Wondama (100); Kabupaten Pasangkayu (86,8); Kabupaten Jember (85,5); Kabupaten Lingga (83,9); dan Kabupaten Bulukumba (83,9).

Sedangkan di tingkat pemilihan gubernur, lima provinsi terindikasi rawan tinggi dan empat provinsi masuk dalam kategori rawan sedang. Urutannya adalah Sumatera Barat (100); Jambi (100); Bengkulu (70,7); Kalimantan Tengah (70,7); Kalimantan Selatan (69,4); Kepulauan Riau (39,7); Kalimantan Utara (39,7); Sulawesi Utara (39,7); dan Sulawesi Tengah (39,7).

Adapun hasil dari Indeks Kerawanan Pemilu itu, Bawaslu merekomendasikan agar pada saat pemungutan hingga penghitungan suara para penyelenggara Pilkada, pasangan calon, tim kampanye selalu menerapkan protokol kesehatan. Bawaslu meminta agar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, Satgas penanganan COVID-19 berkoordinasi dalam keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan prokes dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu Bawaslu meminta gar kepolisian dan Satgas Penanganan COVID-19 saling berkoordinasi dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan di luar proses penyelenggaraan pemilihan pada hari pemungutan suara. Serta Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan pemilih yang berhak dapat menggunakan suaranya. Serta kepastian penggunaan teknologi informasi oleh penyelenggara pemilihan.(*)

Editor : Nova Anggraini | Sumber : detik.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]