Kaleideskop 2020: Pandemi Covid-19, Perekonomian Masyarakat Lumpuh, Pilkada Sumbar Tetap Ditabuh


Senin, 28 Desember 2020 - 18:32:30 WIB
Kaleideskop 2020: Pandemi Covid-19, Perekonomian Masyarakat Lumpuh, Pilkada Sumbar Tetap Ditabuh Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Tahun 2020 diwarnai dengan sejumlah kejadian yang membuat geger dunia, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Salah satunya, Ranah Minang dilanda dengan penyakit berbahaya atau akrab disebut virus Covid-19 atau Corona.

Kasus ini pertama kalinya ditemukan di Bukittinggi. Kejadian itu diumumkan langsung oleh Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmartias. Dikabarkan ada seorang Pasien dalam Pemantauan (PDP) positif Corona.

Baca Juga : Angka Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Mencapai 2,22% % atau 634 Kasus

Munculnya pandemi Covid-19 membuat perekonomian Sumbar terjerembab sebab ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Begitu pula aktivitas pendidikan dan perkantoran, benar-benar lumpuh total saat dihantamnya. Warga yang hendak beribadah di masjid juga terseret karena aturan Corona, dibatasi hingga wajib pakai masker setiap harinya.

Sekolah pun ditutup, diganti dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media daring. Aktivitas perkantoran juga demikian, polanya masih sama. Para pekerja diinstruksikan untuk Work from Home (WFH).

Baca Juga : Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumbar Mencapai 27.229 Kasus

Proses jual beli di pasar tradisional hingga mall di Kota Padang dihentikan pula sehingga banyak usaha yang gulung tikar. Ini juga ditambah dengan banyaknya pedagang di Pasar Raya Padang positif Corona. Akibatnya banyak pekerja bertumbangan, dan terjadi pengangguran dimana-mana.

Meski sekolah hingga aktivitas perdagangan dihentikan sementara. Namun tidak berlaku untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), alek demokrasi lima tahunan itu tetap ditabuh pada jadwal semestinya, tepatnya 9 Desember 2020 lalu.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di Sumbar Bertambah, Positivity Rate 7,49 %

Kendati demikian, tentu saja banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menggeliatkan perekonomian di provinsi itu. Seperti menganggarkan dana Covid-19, dan penerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Selanjutnya, Harianhaluan.com mengupas lebih dalam berbagai kejadian tersebut yang tentu sangat menarik untuk diulas kembali di penghujung tahun 2020 ini. Berikut ringkasannya.

Baca Juga : Usai Dilantik, Mahyeldi-Audy akan Tempati Rumah Dinas di Jalan Sudirman dan Raden Saleh

1. Seorang PDP di Bukittinggi Positif Corona

Kabar virus Corona pertama datang dari Kota Bukittinggi. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, seorang Pasien dalam Pemantauan (PDP) dikabarkan positif Korona setelah hasil labornya keluar.

Disebut Ramlan dalam jumpa pers bersama wartawan di Bukittinggi, Kamis (26/3/2020), pasien tersebut berada di RSAM Bukittinggi dan hasilnya dipastikan positif.

"Pasiennya adalah perempuan berusia 47 tahunan asal Bukittinggi. Pasien ini mungkin terjangkit dari suaminya. Rencana, kita akan jemput keluarga pasien positif ini untuk diobservasi," jelas Ramlan.

2. Sumbar Mulai Berlakukan PSBB

Setelah surat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Sumatra Barat disetujui oleh Menteri Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar langsung melakukan ratas guna menetapkan hari kapan PSBB tersebut dimulai. Dari hasil ratas tersebut, PSBB di Sumbar akan dimulai pada Rabu (22/4/2020) selama dua minggu ke depan. 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat persiapan PSBB Sumbar dengan OPD terkait di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (18/4/2020) mengatakan, penetapan PSBB tersebut dilakukan setelah ada diskusi dan kajian dengan pihak terkait. Setelah itu, juga dilakukan evaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak, sedangkan batasan dan larangan selama PSBB masih dalam pembahasan.

“Direncanakan pada hari Rabu tanggal 22 April kita sudah mulai terapkan PSBB Provinsi Sumbar, untuk masa dua minggu lamanya,” ungkap Irwan Prayitno dalam ratas tersebut. 

3. Pasar Raya Padang Ditutup Lima Hari

Banyaknya pedagang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Pasar Raya Padang membuat Pemerintah Kota (Pemko) Padang harus mengambil tindakan cepat. Salah satunya dengan menutup aktifitas di kawasan tersebut selama lima hari, dimulai pada Senin (20/4/2020). Setidaknya, terdata sekitar 17 orang pedagang di Pasar Raya Padang terpapar Covid-19. 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal kepada wartawan mengatakan, penutupan aktifitas di Pasar Raya ini bisa membuat pihaknya lebih fokus untuk melakukan penyemprotan desinfektan.

"Kegiatan di Pasar Raya sementara ditutup karena hasil rapat Forkopimda secara teknis dan non teknis. Sudah ada 17 orang yang positif, tiga di antaranya meninggal dunia. Makanya, penyemprotan harus dilakukan secara intens," sebutnya.

Kasus Covid-19 di Kota Padang terus bertambah kian hari. Terhitung Sabtu (18/4/2020) terdapat 48 kasus terkonfirmasi positif, diantaranya tujuh orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 8 orang dinyatakan sembuh dan 13 orang negatif.

3. Sumbar Tambah Dana Penanganan Corona Jadi Rp200 Miliar

Pemerintah Provinsi Sumbar menambah anggaran pencegahan dan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dari Rp25 miliar menjadi Rp200 miliar. Anggaran direalisasikan untuk penanganan Corona, isu kesehatan, dampak sosial dan ekonomi yang akan ditempatkan pada anggaran tak terduga.

"Dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD tahun 2020 akan di alokasikan 200 Miliar. Anggaran tersebut akan  di alokasikan sesuai dengan kebutuhan penangangan dampak," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dalam hasil kesimpulan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Dampak Sosial dan Ekonomi akibat Penangan Covid-19 di Aula Kantor Gubernur, Jumat (27/3/2020).

Nasrul Abit meminta, seluruh OPD untuk melakukan Refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran dalam rangka untuk menangani isu sosial dan ekonomi dampak dari penyebaran Corona Virus Deases (Covid-19).

"Menunda pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelatihan, pertemuan dan perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu prioritas. Pelaksanaan Kegiatan Bazar dan Pasar Murah yang berada pada OPD-OPD agar disatukan dan dilaksanakan di Kantor Gubernur," ujar Nasrul Abit.

4. Perda AKB Mulai Diberlakukan di Sumbar

Tim gabungan yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya Satpol PP Padang dan Sumbar, Dinas Perdagangan Kota Padang, Kepolisian, Jaksa, Hakim dan TNI untuk melaksanakan razia masker dalam rangka penerapan atas pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker beraktivitas di luar rumah akan diberikan sanksi. Kedepannya, untuk sanksi pidana akan ditegakan bersama dengan tim terpadu antara lain Polisi Jaksa dan hakim,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Sabtu (10/10/2020).

Sebelum pemberlakuan AKB tersebut, kata dia, Pol PP sendiri sejak seminggu yang lalu telah menjalankan sosialisasi, sebab sosialiasi sangat diperlukan dilakukan. Selanjutnya, akan dikenai sanksi kepada masyarakat apabila masih melanggar tidak menerapkan Protokol Kesehatan.

"Sanksi itu dijatuhkan bila sebelumnya sudah pernah dikenai sanksi administrasi. Hal itu dilakukan semata-mata supaya masyarakat patuh pada protokol kesehatan, dengan begitu potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan diminimalkan,” terangnya.

5. 146 Ribu Pengangguran di Sumbar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Pitono menyampaikan jumlah pengangguran di Sumbar per Februari 2020, sebanyak 146.58 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah penduduk yang pengangguran bertambah sebanyak 4,33 ribu orang. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 2,81 juta orang, naik 121,01 ribu orang dibanding Februari 2019 (setahun yang lalu). 

"Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 2,66 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 146,58 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 116,68 ribu orang dan pengangguran juga bertambah sebanyak 4,33 ribu orang," ungkapnya beberapa waktu lalu di Padang.

Lebih lanjut Dia memaparkan, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari tingkat pendidikan D-IV/S-1. "Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,07 poin. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sarjana D-IV/S-1 keatas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,07 persen," jelasnya.

6. Pilkada Sumbar 2020 Tetap Digelar

Kepastian pelaksanaan tahapan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 juga disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Sumatera Barat Izwaryani. Kata dia, keputusan itu disampaikan KPU RI melalui KPU provinsi untuk pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

"Berharap semua bisa berjalan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ujar Izwaryani saat ditemui Harianhaluan.com diruang kerjanya.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, untuk tahap awal pihaknya akan mengaktifkan penyelenggara Pilkada Ad Hoc yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

"Tahapan awal ini, kita akan aktifkan dan lantik anggota PPS yang telah memenuhi prosedur serta melakukan pemeriksaan masa tugas mereka yang telah habis," sebutnya Amnasmen.

Ditambahkannya, dalam kesepakatan antara Kemendagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak terkait, pelaksanaan Pilkada saat pandemi Covid-19 direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 setelah menjalani penundaan.

"KPU RI sendiri resmi mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada resmi keluar pada Jumat, 12 Juni 2020 yang menjadi hasil revisi dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019," katanya lagi. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Heldi Satria
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]