Begini Tanggapan Sosiolog UIN IB Padang Terkait Polemik FPI


Sabtu, 09 Januari 2021 - 18:56:46 WIB
Begini Tanggapan Sosiolog UIN IB Padang Terkait Polemik FPI Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Dr. Sepriyono.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Melihat sipak terjang Front Pembela Islam (FPI) di Sumatera Barat (Sumbar), Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Dr. Sepriyono menilai, ada beberapa karakteristik gerakan keagamaan di Indonesia yang kemungkinan perlu dijadikan sebagai bahan perubahan bagi ormas tersebut.

"Terutama sekali terkait moderasi. Muhammadiyah adalah kelompok yang moderat, begitu juga NU," kata Sepriyono dalam kegiatan Advokat Sumbar Bicara seperti ditayangkan PadangTV dengan Tema FPI Reborn, Bagaimana di Sumbar?, dilansir Harianhaluan.com, Sabtu (9/1/2021).

Baca Juga : Diskusi dengan Leonardy Harmainy, Masyarakat Padang Alai Inginkan Sawah Mereka Kembali

Sepriyoni menyebutkan, ada 4 (empat) karakteristik organisasi masyarakat. Pertama, toleran adalah tentang keberagamaan. Kedua anti anarkis atau mengutamakan dialog atau reformasi hukum. Ketiga, komitmen kebangsaan.

"Ini yang bermasalah (komitmen kebangsaan), karena saya rasa itu problem bagi FPI. Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 pengganti undang-undang nomor 13 ada konsiderannya terkait komitmen kebangsaan. Saya rasa ada empat pilar kebangsaan yang mungkin bermasalah bagi FPI, yakni NKRI, Pancasila, UU, kebhinekaan," sebut Sepriyono.

Baca Juga : Sekitar 16 Sepeda Motor Disita Polisi di Jalanan Pesisir Selatan

Kemudian yang keempat mengenai akomodatif, menurut Sepriyono, Indonesia adalah negara yang multikultur dan multi agama. Ini pun bermasalah bagi FPI. Seharusnya ini perlu dipahami organisasi masyarakat. Jika FBI reborn harus memahami empat karakteristik tersebut.

"Saya pernah membahas kepentingan radikal berbasis kearifan lokal kasusnya mengenai MMI dan salafiyah/salafisme. Tapi saya tidak tahu apakah ideologi FPI sama dengan salafi dan MMI," ujar Sepriyono.

Baca Juga : Rugi Rp3,4 Miliar, PT Balairung Diragukan Keberlangsungan Operasionalnya

Sementara itu, Ahli Filsafat Alfarabi, Ricky Saputra berpendapat FPI merupakan sebuah organisasi yang terstruktur dan masif. Secara organisasinya juga sudah modern. Pada tahun 2009, FPI tetap menjunjung amal makruf nahi mungkar (perilaku baik yang diperintahkan oleh Allah SWT).

"Persoalannya adalah metodenya. Metode ini multi tafsir dan tidak bisa semua orang memahami kalau itu sesuatu yang dapat diterima secara bersama. Muhammadiyah dan NU dengan metodenya sendiri. Apalagi ormas yang kita dilihat di Indonesia sampai 400 ribuan yang terdaftar apalagi yang belum terdaftar," ujar Ricky.

Baca Juga : Mahyeldi: Tugas Tim Penggerak PKK Membantu Kesuksesan Bupati/Walikota

Ricky menambahkan, sekarang persoalannya adalah FPI secara organnya adalah moderat. Ketika pemerintah membubarkan organisasi ini maka ada 6 (enam) poin. Pertama dari legalitas, mereka tidak melakukan perpanjangan perizinan.

"Ke depan mau namanya FPI reborn, FPI Perjuangan, Front Persatuan Islam, Front Pembela Islam ataupun orang-orangnya sama yang penting adalah menjaga konstitusi dalam sebuah negara. Persoalan ini kan multi tafsir juga. Tentu pemerintah punya argumen yang harus bisa kita terima secara bersama," ujarnya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]