Sejak 2020 Hingga Kini, 22 Kecelakaan KA Terjadi di Sumbar, 5 Meninggal 3 Luka-luka


Sabtu, 16 Januari 2021 - 22:02:00 WIB
Sejak 2020 Hingga Kini, 22 Kecelakaan KA Terjadi di Sumbar, 5 Meninggal 3 Luka-luka ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kecelakaan diperlintasan tanpa palang pintu kereta api (KA) sering terjadi di Sumatera Barat (Sumbar). Dari kejadian itu, pengendara yang tertabrak mengalami luka-luka dan bahkan ada yang meninggal dunia.

 

Baca Juga : Bersiap Edarkan Puluhan Pil Ekstasi, Pria RS Keburu Tertangkap

Berdasarkan data yang ada, selama dalam tahun 2020, telah terjadi 21 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang KA. Hingga akhir November 2020, tercatat jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang dan luka-luka 3 orang pada kecelakaan di perlintasan sebidang.

 

Baca Juga : Tiga Hari Tenggelam di Laut, Seorang Nelayan Ditemukan Tewas

Baru-baru ini, KA Minangkabau Express kembali hantam Bus Trans Padang perlintasan tanpa palang pintu dikawasan Kelurahan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Rabu (13/1/2021). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tapi kondisi bus 'bonyok' pasca kecelakaan.

 

Baca Juga : Duh Kasihan, Lima Anak Ini Keracunan Makanan di Pesta Ulang Tahun

Terhitung sejak dari 2020, 21 kecelakaan terjadi diperlintasan tanpa palang pintu, ditambah satu kecelakaan ditahun 2021 satu kejadian. Kemudian hingga akhir November 2020, tercatat jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang dan luka-luka 3 orang pada kecelakaan di perlintasan sebidang.

 

Baca Juga : Seorang Pria Terjatuh Saat Mendaki Gunung Merapi

Kemudian terkait solusi agar kecelakaan diminimalisir, Humas PT KAI Divisi Regional II,  Ujang Rusen Permana mengatakan, pihaknya bekerja sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 menyatakan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

 

Kemudian terkait tanggungjawab agar perlintasan liar bisa menjadi perlintasan resmi, Rusen mengaku bukanlah tanggungjawab KAI.

 

"Itu bukan wewenang PT KAI. Kalau dari PT KAI sebagai operator tentunya tidak ingin ada perlintasan sebidang (crossing antara jalan kereta dan jalan raya) agar aspek keselamatan lebih terjamin," katanya, Sabtu (16/1/2021).

 

Diakuinya, terdapat tiga unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang yaitu dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya. Disisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala.

 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur Kereta api dengan jalan pasal 5 dan 6.

 

"Jadi intinya, keselamatan di perlintasan sebidang ini menjadi tanggungjawab bersama, yaitu pemerintah, operator, dan masyarakat pengguna jalan raya," imbuhnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]