Kabar Gembira bagi PNS, Empat Jabatan Ini Dapat Tunjangan


Ahad, 17 Januari 2021 - 08:41:04 WIB
Kabar Gembira bagi PNS,  Empat Jabatan Ini Dapat Tunjangan Ilustrasi PNS.Net

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ini kabar gembira bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS), di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan Sindonews.com  pagi ini, Ahad (17/1/2021), telah menyetujui tambahan tunjangan bagi PNS.

Baca Juga : Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

Ada empat jabatan fungsional yang mendapat tunjangan.

Hal ini sesuai, empat peraturan presiden (perpres) terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021.

Baca Juga : Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

Ditekennya keempat peraturan tersebut mengubah besaran tunjangan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara dan tunjangan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;" tulis aturan Perpres Nomor 3 Tahun 2021 yang dikutip Sindonews di Jakarta, Minggu (17/1/2021).

Baca Juga : Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Berikut besaran tunjangan tambahan yang diberikan untuk masing-masing jabatan:


1. Tunjangan jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara

Baca Juga : Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

Dalam perpes ini tunjangan ini berlaku untuk jabatan fungsional ini terbagi kepada 3 jenjang jabatan yang mendapat tunjangan tambahan yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia sebesar Rp960.000, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp540.000, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp360.000.

2. Tunjangan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara

Lalu adanya tambahan kenaikan tunjangan pada Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya dengan tunjangan sebesar Rp1.380.000. Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000, dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rp540.000

3. Tunjungan fungsional analis perbendaharaan negara

Aturan ini memberikan tunjungan pada Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyedia tunjangan sebesar Rp960 ribu. Lalu, pranata keuangan anggara pendapatan dan belanja negara mahir sebesar Rp540 ribu. Serta, pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil sebesar Rp360.000

4. Tunjangan jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk jabatan fungsional satu ini terbagi atas 4 jenjang jabatan yaitu Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama tunjangannya sebesar Rp 2.025.000, kemudian Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Lalu, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000 dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Rp540.000.(*)

Editor : Dodi | Sumber : Sindonews
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 13:45:54 WIB

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan terhadap tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat Tim Penga.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 11:10:47 WIB

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan Marzuki Alie dkk menggugat Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Pengadilan Jakarta Pusat guna meminta majelis hakim membatalkan SK pemecatan. Partai Demokrat menilai lucu gugatan Marzuki Alie cs..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 09:07:03 WIB

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat Mantan ketua DPR RI Marzuki Alie melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selas.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:38:46 WIB

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021 Pendaftaran CPNS 2021 sebentar lagi bakal dibuka. Pemerintah tengah mematangkan persiapan pembukaan pendaftaran CPNS. Sebab, tidak hanya CPNS, tetapi pemerintah membuka seleksi PPPK..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:31:33 WIB

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana!

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana! Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Ke.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]