DPRD Kabupaten Dharmasraya Usulkan Pemberhentian Sutan Riska-Amrizal


Senin, 18 Januari 2021 - 15:21:10 WIB
DPRD Kabupaten Dharmasraya Usulkan Pemberhentian Sutan Riska-Amrizal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2016-2021, Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Amrizal Dt Rajo Medan

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengusulkan pemberhentian Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati Amrizal Dt Rajo Medan, Senin (18/01/2021). 

Usulan tersebut dituangkan melalui sidang paripurna yang diselenggarakan lembaga legislatif tersebut dengan agenda Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dam Wakil Bupati Dharmasraya Masa Jabatan 2016 - 2021, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Dharmasraya. 

Baca Juga : Sumbar Butuh Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Ketua DPRD setempat, Paryanto SH, di Dharmasraya, mengatakan usulan tersebut merupakan tindak lanjut surat dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dengan nomor 120/19/Pem-2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, sekaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan mereka pada 17 Februari 2021.

"Hal itu didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.13-469 tentang pengangkatan Bupati Dharmasraya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.13-470 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Dharmasraya dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak dilantik, " ungkapnya. 

Baca Juga : Mellysa Kistiand Putri Terpilih Sebagai Runner Up I Duta GenRe Tanah Datar 2021

Maka, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya. 

Ia menambahkan, dengan telah diumumkannya usulan pemberhentian tersebut melalui sidang paripurna DPRD setempat, maka pihaknya meminta pihak Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

Baca Juga : 10 Calon Pimpinan Baznas Pariaman Ikuti Seleksi Tahap Wawancara

Dalam penyampaian hasil keputusan sidang paripurna itu, lanjutnya, harus dilampirkan segala persyaratan administrasi terkait usulan pemberhentian itu beserta dokumen berita acara Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Masa Jabatan 2016-2021.

"Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang mana pada pasal 23 huruf e menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, " tutupnya. (*)

Baca Juga : 1.100 Personel Polresta Padang Bakal Disuntik Vaksin

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Rahma Nurjana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]