Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Muhammadiyah Minta Pemerintah Ungkap Otak Penembakan Laskar FPI


Selasa, 19 Januari 2021 - 07:24:36 WIB
Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Muhammadiyah Minta Pemerintah Ungkap Otak Penembakan Laskar FPI Penembakan yang dilakukan polisi menewaskan enam anggota Laskar FPI. (Foto ANTARA)

YOGYAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Setelah mempelajari dan mendengarkan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan pengungkapan tuntas terhadap kasus pembunuhan enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tragedi Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. 

Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, Muhammadiyah mendukung temuan dan rekomendasi Komnas HAM, termasuk pelanggaran HAM dalam bentuk unlawful killing terhadap empat laskar FPI. 

Baca Juga : Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni

Namun, Muhammadiyah menilai pembunuhan itu seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa, tapi HAM berat. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak Komnas HAM mengungkap fakta kasus secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas. Sebab, tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas, termasuk mengungkap aktor intelektualnya.

"Meminta Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendukung (Komnas pengungkapan fakta kasus secara mendalam), serta memberikan perintah secara tegas ke pihak berwenang mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut," kata Trisno dalam konferensi pers, Senin (18/1) seperti dilansir Republika.

Baca Juga : Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu?

Komnas HAM pada Kamis (14/1) melaporkan hasil investigasi dan rekomendasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh kepolisian. Namun, dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Sementara itu, Mahfud MD mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti temuan tersebut lewat kepolisian. 

Trisno melihat banyak fakta yang belum diungkapkan Komnas HAM. Soal penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya juga seharusnya didalami oleh Komnas HAM. Namun, Komnas HAM malah menyatakan ada kesempatan dari laskar FPI meninggalkan penyidik, tapi justru menunggu.

Baca Juga : Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini

Menurut Trisno, pernyataan Komnas HAM itu kurang tepat karena ketika pembuntutan terindikasi diketahui, maka pembuntutan itu seharusnya dihentikan. Namun, Komnas HAM tidak menyatakan penyelidik Polda punya kesempatan untuk tidak meneruskan pembuntutan.

"Justru pertanyaannya, mengapa Komnas HAM juga tidak menyatakan penyidik atau penyelidik Polda Metro Jaya seharusnya punya kesempatan untuk tidak meneruskan pembuntutan? Tidak ada keseimbangan dalam informasi ini," kata Trisno.

Baca Juga : Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY!

Muhammadiyah pun mengajak elemen masyarakat sipil terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan abai sebagai suatu kebiasaan. Sebab, pendiaman kasus yang  seharusnya dapat diselesaikan akan menjadi masalah baru.

"Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya empat orang laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi utang masa lampau yang baru di bawah pemerintahan sekarang," kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menegaskan, pernyataan Muhammadiyah tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Ia berharap aparat penegak hukum tidak menyikapinya dengan berlebihan.

"Kami Muhammadiyah, kritis adalah kritis penuh kesayangan, bukan kebencian dan tidak perlu aparat kepolisian menyikapi dengan mispersepsi yang berlebihan, seakan-akan kalau ada masyarakat sipil yang bersikap kritis itu sebagai musuh. Sama sekali tidak. Kami tidak memusuhi negara, kami tidak memusuhi pemerintah, kami tidak memusuhi TNI /Polri, kamilah justru perintis TNI melalui Panglima Jenderal Soedirman yang merupakan tokoh Pemuda Muhammadiyah," kata Busyro. 

Keluarga Suci Khadavi Putra, anggota laskar FPI yang menjadi korban, menggugat praperadilan terhadap proses penangkapan dan penembakan mati Khadavi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/1). Tim pengacara menilai aksi penembakan di Km 50 Tol Japek tersebut tidak sah menurut hukum.

“Kami mempertanyakan kepada hakim praperadilan terkait tentang sah atau tidaknya penangkapan sehingga terjadinya penembakan (mati) terhadap korban,” kata pengacara keluarga, Rudy Marjono, di PN Jaksel, kemarin. 

Rudy menerangkan, status Khadavi bukan sebagai seorang tersangka, pun tidak terlibat dalam tindak pidana. Peran Khadavi sebagai pengawal kendaraan Habib Rizieq berusaha menjauhkan aksi pembuntutan terhadap HRS. Jika polisi menyatakan ada perlawanan dari Khadavi, seharusnya polisi menangkapnya untuk dijadikan tersangka, tetapi yang terjadi justru dia ditembak mati. (*)
 

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : Republika
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 13:30:31 WIB

    Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni

    Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua ditargetkan tuntas pada Juni 2021. Hal ini diungkapkan Menkes saat memantau pelaksanaan vaksinasi lansia di Surabaya, Sabtu (27/2)..
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 12:24:09 WIB

    Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu?

    Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu? Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi dihapus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai gantinya, ada ketentuan baru yang diberi nama Perset.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 11:21:29 WIB

    Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini

    Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini Lowongan kerja pekan ini ditawarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI. Berikut lowongan kerja pekan ini.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:19:14 WIB

    Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY!

    Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY! Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung. terkait isu kudeta. Dalam video berdurasi sekira 30 menitan, Presiden keenam RI itu sempat menuduh Kepala KSP, Moeldoko ingin merebut Demokrat.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:14:28 WIB

    Anies Baswedan Unggah Foto Pakai Batik Motif Banteng Merah

    Anies Baswedan Unggah Foto Pakai Batik Motif Banteng Merah Ada yang menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut merayakan Tahun Baru Imlek 2572, bersama keluarga besar Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) secara virtual di Jakarta. Anies mengunggah momen itu di ak.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]