Sama Seperti Asrinaldi, Miko Kamal Juga Sebut MK Wajib Periksa Gugatan Perkara Paslon Pilkada Sumbar


Selasa, 19 Januari 2021 - 21:49:02 WIB
Sama Seperti Asrinaldi, Miko Kamal Juga Sebut MK Wajib Periksa Gugatan Perkara Paslon Pilkada Sumbar Miko Kamal dan Asrinaldi dalam kegiatan dialog Detak Sumbar, Sengketa 6 Pilkada Sumbar berlanjut di MK , Selasa (19/1/2021).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Tujuh gugatan pasangan calon (Paslon) Pilkada 2020 diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu syarat pengajuan gugatan adalah perselisihan suara 1,5 persen untuk Sumatera Barat (Sumbar).

Namun dari gugatan paslon ke MK, rata-rata selisih suaranya 2 persen. Menurut Praktisi Hukum, Miko Kamal mengatakan, bahwa gugatan yang memiliki perselisihan 2 persen itu sesuai prinsip di Pengadilan termasuk MK, setiap perkara yang masuk harus disidangkan.

Baca Juga : Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara

"Prinsipnya, setiap gugatan harus disidangkan, seburuk apapun materi gugatannya," kata Miko dalam kegiatan dialog Detak Sumbar, Sengketa 6 Pilkada Sumbar berlanjut di MK , Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, pengadilan tidak boleh menolak perkara. Dicontohkan Miko, ada seseorang yang merasa dan mengaku tanah kantor gubernur itu adalah miliknya. Kemudian ia menggugat, padahal kantor tersebut teregister adalah milik pemerintah.

Baca Juga : Sidang Pembuktian Gugatan Pilgub Kabupaten Solok Selesai, Diputuskan pada Maret

"Kalau sudah masuk (gugatan) pengadilan wajib hukumnya mengadili, memeriksa gugatan yang masuk itu. Diterima atau tidaknya gugatan diputuskan setelah pengadilan memeriksa," imbuhnya.

Sementara Pengamat Politik, Asrinaldi mengaku bahwa gugatan itu adalah hak konstitusional warga negara untuk mempertanyakan kritik mereka dalam konteks gugatan.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah, Segeralah Tunaikan Janji-janji Politik!

"Nah, negara harus menjamin itu apa yang dilakukan MK adalah bahagian dari proses itu (mengadili). Walau sudah teregister, tapi belum diperiksa dan pemeriksaan awal inilah yang akhir diputuskan apakah dilanjutkan atau tidak," sebut Asrinaldi.

Menurutnya, apa yang dilakukan merupakan bentuk dari negara hukum dan hak konstitusional warga negara yang merasa atau mempertanyakan haknya dalam bidang politik.

Baca Juga : Sutan Riska, Bupati Dharmasraya Termuda dan Juga Seorang Raja

"Saya pikir adalah suatu yang wajar dan kita mengapresiasi hal itu. Jadi bukan ditolak dan pengadilan atau MK wajib menerima gugatan," terangnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]