Paling Lambat 31 Maret, KPK Imbau Pejabat Segera Sampaikan LHKPN 2020 


Selasa, 19 Januari 2021 - 21:55:30 WIB
Paling Lambat 31 Maret, KPK Imbau Pejabat Segera Sampaikan LHKPN 2020  Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding. Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh pejabat penyelenggara negara menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2020 paling lambat 31 Maret 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Selasa (19/1/2021) menyebutkan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungan masing-maainh untuk segera menyampaikan LHKPN tepat waktu. 

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

“LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021,” terangnya.

Selain itu, sambung Ipi, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengajak pimpinan instansi menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

Baca Juga : Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

“Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa (lampiran 4) atas nama Penyelenggara Negara (PN), pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000. Peraturan baru ini juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap,” jelas Ipi.

Untuk itu, PN harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Baca Juga : Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” tegas Ipi.

Selanjutnya, bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel Riwayat LHKPN, kolom Aksi dan tombol download Tanda Terima.

Baca Juga : Sampaikan Dukungan Moril, Ketum Partai Aceh Temui AHY

Berdasarkan aplikasi elhkpn, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34% dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 PN. 

Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11%, yudikatif 45,88%, legislatif 5,99% dan BUMN/BUMD 13,99%. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]