Miko Kamal: Paslon Terlambat Laporkan Dana Kampanye Tapi Tidak Didiskualifikasi, Makanya Kami Serahkan ke MK


Selasa, 19 Januari 2021 - 22:33:31 WIB
Miko Kamal: Paslon Terlambat Laporkan Dana Kampanye Tapi Tidak Didiskualifikasi, Makanya Kami Serahkan ke MK Miko Kamal dalam kegiatan dialog Detak Sumbar, Sengketa 6 Pilkada Sumbar berlanjut di MK , Selasa (19/1/2021).

PADANG, HARIANHLUAN.COM - Pemenuhan gugatan Perselisihan Hasil Suara (PHP) di Provinsi selisih yang didapatkan dari penggungat setidaknya 1,5 persen. Untuk kabupaten dan kota sesuai dengan jumlah penduduknya.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik atau Praktisi Unand, Asrinaldi. Diakuinya, untuk kabupaten dan kota, jika semakin banyak  jumlah penduduknya, maka semakin kecil bilangan persentase selisih suara. Tetapi semakin sedikit jumlah penduduknya, maka selisih suara semakin besar.

Baca Juga : Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara

"Dari syarat formil itu, sepertinya menurut saya yang memungkinkan itu hanya Kabupaten Solok. Saya tidak mendahuluinya, jika dilihat dari syarat formilnya saja," katanya, dikutip dari live streaming Detak Sumbar dengan tema Sengketa 6 Pilkada Sumbar berlanjut di MK , Selasa (19/1/2021).

Sementara Praktisi Hukum, Miko Kamal memberi gambaran terkait syarat formil dalam gugatan paslon ke MK. Menurutnya, syarat formil jika mengacu pada ambang batas perselisihan yang bisa dilakukan ke MK di Pasal 158 memang tegas dikatakan bahwa untuk provinsi 1,5 persen dan dibeberapa daerah lain ada 2 persen dan ada juga 1,5 persen.

Baca Juga : Sidang Pembuktian Gugatan Pilgub Kabupaten Solok Selesai, Diputuskan pada Maret

"Nah, biasanya MK akan melihat itu, meskipun dan tidak tutup kemungkinan kalau dalil-dalilnya krusial, sangat penting dan ambang batas itu didobrak oleh MK. Misalnya untuk kasus Sijunjung dan dia sudah diambang batas lebih dari dua persen. Seperti permohonan Hendri Susanto yang memberikan kuasa hukum kepada kami itu, ingin menyampaikan hal yang sangat krusial ke MK yaitu kewajiban termohon (KPU) Sijunjung melakukan diskualifikasi terhadap Paslon yang kebetulan menang," jelasnya.

Miko beralasan, karena ada syarat yang tidak dipenuhi ketika beberapa hari menjelang pelaksanaan Pilkada yaitu keterlambatan memasukkan laporan dana kampanye. 

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah, Segeralah Tunaikan Janji-janji Politik!

"Kalau terlambat melaporkan dana kampanye, sanksinya memang harus didiskualifikasi. Tapi itu tidak didiskualifikasi dan makanya kami serahkan kepada mahkamah," tutupnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]