Pemerintah Perpanjang PPKM, Anggota DPR Minta Prokes Serius Diterapkan


Jumat, 22 Januari 2021 - 07:50:13 WIB
Pemerintah Perpanjang PPKM, Anggota DPR Minta Prokes Serius Diterapkan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Keputusan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah langkah yang tepat. Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo berharap PPKM diterapkan dengan seksama.

"Pertama memang perpanjangan untuk PPKM Jawa-Bali hingga 8 Februari ini memang sudah seharusnya untuk diperpanjang melihat indikator angka masih tinggi, angka yang terpapar COVID-19 sehingga tidak alasan untuk tidak, memang harus diperpanjang," kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (21/1/2021) seperti dilansir detikcom.

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

Ada beberapa kunci keberhasilan PPKM ini menurut Rahmad. Pertama protokol kesehatan harus diterapkan.

"Nah persoalan yang menjadi kata kunci dari sini adalah bagaimana evaluasinya dari tahap awal yang kemarin sudah dilakukan PPKM itu salah satunya adalah yang perlu digarisbawahi bagaimana agar kedisiplinan warga itu menjadi harga mati tidak boleh ditawar dalam pelaksanaan protokol kesehatan," ungkapnya.

Baca Juga : Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

Selanjutnya, Rahmad meminta agar PPKM benar-benar diterapkan sesuai dengan pembatasan yang diatur. Dia berharap pada minggu ketiga Februari kasus Corona menurun.

"Yang kedua adalah pembatasan yang benar-benar serius terhadap pergerakan masyarakat di berbagai kegiatan. Kalau itu masih longgar saya kita kita juga masih ada perlu perpanjangan lagi, tetapi tahap satu kemudian diperpanjang sampai 8 Februari nanti kita akan kita evaluasi. Harapan kita nanti setelah minggu ketiga atau di atas tanggal pertengahan Februari kita sudah melihat dampaknya apakah perpanjangan ini akan menghasilkan yang signifikan atau tidak," tutur dia.

Baca Juga : Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

"Pembatasan segala bentuk kegiatan yang telah sesuai ditetapkan di dalam PPKM itu, terkait dengan perkantoran, kemudian tempat perbelanjaan, kemudian pergerakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan benar-benar harus ketat," sambungnya.

Rahmad juga berharap pelacakan dilakukan secara masif. Sehingga warga yang terpapar bisa segera menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Baca Juga : Sampaikan Dukungan Moril, Ketum Partai Aceh Temui AHY

"Catatan berikutnya agar tracing baik dari sisi uji laboratorium baik PCR ataupun antigen dimasifkan kembali. Kalau tok keterbatasan PCR saya kira lebih efektif dan efisien saya kira dari sisi rapid antigen juga sangat efektif ya, sudah sangat membantu mengkanalisasi apabila itu di warga atau yang menggunakan rapid test antigen itu saya kira langsung kita lakukan isolasi atau isolasi mandiri. Jadi saya kira tiga hal itu ya, penerapan disiplin, pembatasan masyarakat beraktivitas dan terakhir bagaimana upaya tracing diperbanyak," sebutnya.

Selain itu, Rahmad meminta agar pemerintah memperhatikan ketersediaan rumah sakit, serta fasilitas penunjang.

"Saya mengimbau untuk masyarakat, terutama pemerintah dalam penyiapan rumah sakit benar-benar diperhatikan karena masih terus di atas 10 ribu dan mayoritas pulau Jawa saya kira benar-benar rumah sakit mempersiapkan diri baik yang intinya di dalamnya pemenuhan tabung oksigen, bagaimana mendorong kerja sama dengan perusahaan penyedia tabung oksigen maupun teknis yang lain, persediaan ruangan maupun komponen yang lain dipersiapkan karena kita masih dalam posisi yang sangat tinggi dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit," tutur dia.

Pemerintah sebelumnya menyoroti tingginya kasus COVID-19 di daerah-daerah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM akan diperpanjang dari 26 Januari hingga 2 minggu ke depan.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Agustus (Februari, red) dan nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis (21/1).

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : detik.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]