Ini Penyebab Banjir di Kalsel, KLHK akan Lakukan Kajian Khusus


Sabtu, 23 Januari 2021 - 19:14:52 WIB
Ini Penyebab Banjir di Kalsel, KLHK akan Lakukan Kajian Khusus Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, RM Karliansyah.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kajian khusus mengenai penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 12 hingga 13 Januari 2021 lalu. Kajian itu dilakukan dengan adanya polemik tentang analisis banjir yang terjadi di 11 kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan tersebut dapat dipahami karena ada keinginan secara cepat mencari sebab dan untuk segera mengatasinya.

“Pragmatisme itu terjadi di tengah kemelut bencana banjir besar dan luas dengan korban ratusan ribu orang yang harus mengungsi. Bagi pemerintah, tidak mudah asal menunjuk, tanpa mempelajari sebab akibat atau hubungan kasualitas yang dilandasi oleh pengetahuan selain fakta-fakta lapangan di antara peran kementerian dan lembaga,” jelas Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, RM Karliansyah dalam pernyataan tertulis, Sabtu (23/1/2021).

Baca Juga : Seleksi ASN 2021, Ada 183 Ribu Formasi PPPK Non Guru Disiapkan

KLHK melakukan kajian, khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalimantan Selatan. Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.  Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. 

Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami. Ditegaskan Karliansyah, Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalteng seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi Kaltim seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalbar seluas kurang lebih 590 ha dan Provinsi Kalsel seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

Baca Juga : Pemerintah Daerah Diminta Mempercepat Proses Vaksinasi Covid-19

KLHK, katanya, melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya.

"Data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan pemukiman. Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu," jelasnya.

Baca Juga : Presiden Jokowi Sebut PPKM Mikro Efektif Tekan Laju Kasus Covid-19

Periode tahun 2000-2006, perkebunan 31.629 Ha (dari 25.796 Ha) dan Pertambangan 18.100 Ha (dari 7.966 Ha). Tahun 2006-2011, Perkebunan 39.481 Ha (dari 30.545 Ha) dan Pertambangan 20.625 Ha (dari 18.100 Ha), dan tahun 2011-2015, Perkebunan 180.566 (dari 38.451 Ha) dan Pertambangan 26.180 Ha (dari 19.592 Ha). Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 (dari 169.137 Ha) dan Pertambangan 37.224 (dari 23.185 Ha). 

Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran seluas 5.524 Ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 Ha. Gambaran tersebut, ujar Karliansyah, menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi di DAS Barito Kalsel secara keseluruhan. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan. (*)

Baca Juga : Vaksinasi Ribuan Prajurit TNI-Polri di Kepri Dipantau Langsung Kapolri dan Panglima TNI

Reporter : Syafril Amir | Editor : Agoes Embun
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]