Mahfud Sebut Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab di Sekolah


Ahad, 24 Januari 2021 - 12:32:07 WIB
Mahfud Sebut Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab di Sekolah Menko Polhukam Mahfud MD

HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD turut berkomentar terkait fenomena aturan penggunaan jilbab di sekolah yang terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Dia menuturkan pada era 1970-an anak-anak sekolah dilarang mengenakan jilbab. Aturan tersebut diprotes kepada Departemen Pendidikan (Depdikbud) setelah itu para siswi diperbolehkan menggunakan jilbab.

"Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud dalam akun twitternya dikutip merdeka.com, Minggu (24/1).

Baca Juga : Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

Mahfud pun menjelaskan pada awal 1950 Menteri Agama Wahid Hasyim dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan yaitu sekolah umum dan sekolah agama mempunyai 'civil effect' yang sama. Hasilnya, kata Mahfud, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.

"Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu skrng menunjukkan hasilnya. Pejabat-pejabat tinggi di Kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, bnyk diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif," ungkap Mahfud.

Baca Juga : Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

Kepala Sekolah SMKN 2 Minta Maaf

Sebelumnya kabar mengenai siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang dipaksa menggunakan hijab atau kerudung oleh pihak sekolahnya viral di media sosial. Ibu dari siswi tersebut mengunggah video komplain terkait kebijakan itu ke facebook pada Kamis (20/1).

Baca Juga : Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Atas kejadian tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi menyampaikan permohonan maafnya. "Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan. Dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/1).

Dia pun menegaskan bahwa siswi kelas 10 itu akan tetap bersekolah di SMKN 2. "Ananda (J) tetap bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman," lanjut Rusmadi.

Baca Juga : Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri menegaskan, pihaknya tidak pernah membenarkan sikap pemaksaan tersebut. "Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai aturan yang berlaku," terangnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Heldi Satria | Sumber : merdeka.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 13:45:54 WIB

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan terhadap tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat Tim Penga.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 11:10:47 WIB

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan Marzuki Alie dkk menggugat Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Pengadilan Jakarta Pusat guna meminta majelis hakim membatalkan SK pemecatan. Partai Demokrat menilai lucu gugatan Marzuki Alie cs..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 09:07:03 WIB

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat Mantan ketua DPR RI Marzuki Alie melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selas.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:38:46 WIB

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021 Pendaftaran CPNS 2021 sebentar lagi bakal dibuka. Pemerintah tengah mematangkan persiapan pembukaan pendaftaran CPNS. Sebab, tidak hanya CPNS, tetapi pemerintah membuka seleksi PPPK..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:31:33 WIB

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana!

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana! Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Ke.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]