Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM Bogor


Senin, 25 Januari 2021 - 07:11:16 WIB
Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM Bogor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disuntik vaksin Covid-19 di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (20/1/2021) pagi. [Dok. Humas Kemendagri]

HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi, Minggu (24/1/2021), membenarkan adanya Inmendagri yang ditandatangani pada 22 Januari 2021 itu.

Baca Juga : Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1442 H

Perpanjangan PPKM diberlakukan mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 pada tujuh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diprioritaskan.

Tujuh provinsi itu, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan daerah yang diprioritaskan adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Baca Juga : Antisipasi Gelombang ke-3 Covid-19, BLT dan Bansos Harus Disiapkan

Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Surakarta dan sekitarnya), DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo).

Kemudian, Jawa Timur (Surabaya Raya dan Malang Raya), serta Bali, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan sekitarnya.

Baca Juga : Hari Ini Buruh Bakal Demo Besar-besaran di Depan MK, Polda Metro Jaya: Rekayasa Lalin Situasional

Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap PPKM tahap pertama periode 11 hingga 25 Januari 2021.

Melalui Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Baca Juga : Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud, di antaranya membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), pembatasan layanan makan di tempat di restoran maksimal 25 persen, hingga pembatasan operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : Suara.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]