Jokowi Targetkan Vaksinasi COVID Rampung Setahun


Senin, 25 Januari 2021 - 10:43:23 WIB
Jokowi Targetkan Vaksinasi COVID Rampung Setahun Presiden Jokowi usai disuntik vaksin COVID-19, tanggal 13 Januari 2021. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi COVID-19 rampung di akhir tahun 2021. Alasannya, kata Jokowi, Indonesia memiliki 30 ribu vaksinator dan sejumlah faktor penunjang lainnya.

"Program vaksinasi COVID-19 telah dimulai, dan saya perintahkan agar vaksinasi ini selesai sebelum 2021. Kita sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda, kita telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit yang akan mendukung vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia," ujar Jokowi dilansir dari detik.com, Senin (25/1/2021).

Baca Juga : Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

Untuk vaksinasi COVID-19, Indonesia sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan. Salah satu vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia yakni dari Sinovac asal China.

"Saya mengajak seluruh umat Kristiani dan jajaran PGI, di mana pun berada untuk bersama-sama membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi ini, ikut mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar bahwa vaksinasi akan menjadi salah satu jalan untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi, meskipun vaksinasi dilakukan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan dengan disiplin," pesan Jokowi.

Baca Juga : Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

Jokowi menerangkan, pemerintah juga paralel menangani isu kesehatan lainnya di luar pandemi COVID-19 atau pandemi virus Corona/SARS-CoV-2. Pemerintah tetap menangani masalah tuberkulosis (TBC) serta stunting.

"Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen menangani isu kesehatan yang lain seperti TBC dan stunting agar kesehatan masyarakat bisa pulih dan semakin baik lagi," ujar Jokowi.

Baca Juga : Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Sehari setelah dilantik menjadi Menkes, Budi Gunadi Sadikin mendapat masukan dari beberapa aktivis Kesehatan bahwa jumlah kasus COVID akan melonjak sedikitnya 30 persen setelah liburan Natal dan tahun baru. Artinya, dalam waktu singkat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit harus ditambah.

"Mereka bilang saya pasti akan kalang-kabut bila tak segera mengantisipasi, karena minggu kedua dan ketiga Januari jumlah pasien COVID pasti akan melonjak sedikitnya 30 persen," kata Budi dilansir dari detikcom, Jumat (22/1).

Baca Juga : Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

Dia mengaku tak bisa tidur mendapat masukan dari mereka. Budi langsung meminta rumah sakit menambah kapasitas ruang rawat inap dan ICU. Khusus di Jakarta, misalnya, kapasitas RSCM ditambah 50-60 kamar dan RS Fatmawati (60-70 kamar).

Secara hitungan kasar, kebutuhan tempat tidur di rumah sakit RS untuk rawat pasien adalah 30 persen dari kasus aktif dan 5 persen untuk ICU. Jika pada November jumlah kasus aktif mencapai 50 ribu, jadi butuh 15 ribu kamar (tempat tidur) dan 2.500 untuk di ICU.

Pada Januari, jumlahnya mencapai 140 ribu kasus aktif. Jadi jumlah ruangan atau tempat tidur yang harus disiapkan melonjak dari 15 ribu menjadi 41 ribu.

Selain itu, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia memberikan izin kilat untuk RS Ukrida berkapasitas 267 tempat tidur. Izin untuk rumah sakit itu sudah lama diajukan tapi tak kunjung keluar.

"Saya ngomong ke gubernur, dia paham akan terjadi lonjakan jadi butuh tambahan kapasitas, ya udah kita approve, jebret," katanya.

Terobosan ketiga, untuk menambal kekurangan dari sisi tenaga kesehatan (perawat), dia merekrut 10 ribu perawat yang baru lulus. Dia mengizinkan mereka untuk langsung bekerja meskipun lazimnya harus ada proses sertifikasi. "Selama masa pandemi mereka bisa langsung kerja, gak perlu nunggu sertifikasi dulu," ujarnya.

Selain itu, dia juga membenahi dan mengintegrasikan sistem TI di lingkungan Kemenkes. Maklum, sarjana fisika nuklir itu pernah menjadi staf teknologi informasi (TI) di IBM Asia-Pasifik dan berkantor di Tokyo, Jepang. Pembenahan sistem TI ini terkait dengan data tenaga kesehatan yang akan menerima vaksinasi.

Terkait program vaksinasi, dia antara lain menghadapi kendala logistik berupa terbatasnya jumlah lemari pendingin untuk mendistribusikan dan menyimpan vaksin. Untuk menyiasatinya, selain meminta puskesmas untuk menambah lemari pendingin, dia juga bekerja sama dengan Unilever yang punya kapasitas untuk itu. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : detik.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 13:45:54 WIB

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur

    Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan terhadap tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat Tim Penga.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 11:10:47 WIB

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan

    Marzuki Alie cs Gugat AHY Terkait Pemecatan, Demokrat Sebut Lucu dan Menggelikan Marzuki Alie dkk menggugat Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Pengadilan Jakarta Pusat guna meminta majelis hakim membatalkan SK pemecatan. Partai Demokrat menilai lucu gugatan Marzuki Alie cs..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 09:07:03 WIB

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

    Wah, Marzuki Alie Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat Mantan ketua DPR RI Marzuki Alie melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selas.
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:38:46 WIB

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021

    Pemerintah Matangkan Persiapan Pembukaan CPNS 2021 Pendaftaran CPNS 2021 sebentar lagi bakal dibuka. Pemerintah tengah mematangkan persiapan pembukaan pendaftaran CPNS. Sebab, tidak hanya CPNS, tetapi pemerintah membuka seleksi PPPK..
  • Selasa, 09 Maret 2021 - 08:31:33 WIB

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana!

    Demokrat Sebut Moeldoko Harus Out dari Istana! Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Ke.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]