Pacu Percepatan Ekonomi Masyarakat, DPM Dharmasraya Upayakan Pembenahan Bumnag


Selasa, 26 Januari 2021 - 14:45:05 WIB
Pacu Percepatan Ekonomi Masyarakat, DPM Dharmasraya Upayakan Pembenahan Bumnag Pameran dan Bazaar UMKM yang dipusatkan di areal persawahan Jorong Piruko Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk memberi efek penguatan terhadap pelaku UMKM menjadi salah satu klaster percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.

PULAU PUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, fokus mengupayakan pembenahan kualitas manajerial Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) untuk dikembangkan menjadi salah satu klaster percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. 

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Indra Friedi, di Dharmasraya, Selasa (26/01), mengatakan upaya tersebut antara lain melakukan pembenahan administrasi dan tata kelola keuangan yang merupakan dasar utama pengembangan program ke depan. 

Baca Juga : Deklarasi Tolak KLB, Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY

"Sebenarnya kegiatan ini sudah dimulai pada 2020 namun terhenti karena adanya kebijaksanaan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi, pada 2021 upaya tersebut kembali dilanjutkan seiring program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya membasiskan pemulihan ekonomi masyarakat melalui lembaga desa atau nagari, " Ungkapnya. 

Berdasarkan itu, lanjutnya, pihak DPM setempat memandang perlu untuk mengupayakan penguatan tata kelola agar pengelolaan Bumnag tersebut bisa dilakukan secara profesional dan memenuhi kaidah-kaidah yang menjadi standar penggunaan dana yang berasal dari kas negara. 

Baca Juga : Kunjungan ke BLK Padang, Wagub Audy: Ini Menakjubkan Sekali!

Disamping menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari, jelasnya, langkah tersebut dinilai mampu memberikan rangsangan untuk menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan yang merupakan landasan dasar dalam mengembangkan prinsip penatausahaan sebuah lembaga berorientasi mencari keuntungan. 

"Sehingga tujuan awal dibentuknya lembaga itu sebagaimana sarana memberdayakan ekonomi masyarakat di nagari atau desa, bisa dijalankan sesuai garisan regulasi dan etika usaha sehingga akan memicu efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, " Ulasnya. 

Baca Juga : Putra-Putri Terbaik di Indonesia Siapkan Diri, Penerimaan Polri Segera Dibuka

Selain tata kelola, pihaknya juga menitikberatkan pembenahan berupa penguatan lembaga Bumnag dalam menggali usaha berbasiskan kearifan lokal sekaligus mampu melindungi keberdayaan komunitas pelaku usaha mikro kecil menengah. 

Pihaknya menilai, jika suatu usaha atau kelompok usaha yang dikelola Bumnag tidak memperhatikan indikator tersebut maka hampir dipastikan justru memicu konflik bagi dunia usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. 

Baca Juga : Delapan Personel Polda Sumbar Diberhentikan, Kapolda: Polisi Itu harus Humanis 

"Bumnag akan terjebak pada situasi persaingan usaha yang tidak sehat karena akan terjadi tumpang tindih serta perebutan pangsa pasar antara pelaku usaha dengan badan usaha milik nagari," jelasnya. 

Akibatnya, lanjut dia, salah satu pihak akan mengalami penyusutan pendapatan dan menimbulkan kerugian, jika itu terjadi maka akan ada sikap penolakan bagi masyarakat terhadap lembaga yang pada dasarnya didirikan untuk mengayomi sekaligus melindungi ketahanan usaha masyarakat khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19. 

"Pada muaranya nanti akan terjadi permasalahan sosial dan bukan tidak mungkin akan berdampak pada perbuatan merugikan keuangan negara dengan sanksi cukup berat, serta hanya menjadi kesia-siaan belaka terhadap upaya memulihkan dan menyejahterakan masyarakat seperti yang sudah digariskan pemerintah, " Tutupnya. 

Sebelumnya, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE, menjelaskan kelanjutan program-program nasional untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat di pedesaan masih akan terus digencarkan. 

Menurutnya, berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Desa pada September 2020, jelas ditegaskan tentang perbaikan dampak Pandemi COVID-19. 

Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan yang terbaru adalah masuknya Sustainable Development Goals (SDGs) ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

"Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan," ujarnya. (*)

 

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Heldi Satria
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]