Penetapan Calon Direksi BUMD PT SPR dan PIR Menuai Protes


Selasa, 26 Januari 2021 - 22:17:32 WIB
Penetapan Calon Direksi BUMD PT SPR dan PIR Menuai Protes Ilustrasi. (Haluanriau.co)

PEKANBARU,HARIANHALUAN.COM-Penetapan calon Komisari, Direktur Utama dan Direktur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) oleh Pemprov Riau menuai protes.

Meski selanjutnya akan dilakukan penetapan melakui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kedua BUMD tersebut. Namun  penetapan calon pimpinan plat merah milik Pemprov tersebut menuai kritik. Karena dari beberapa nama yang telah ditetapkan tersebut tidak memiliki pengalaman, dalam menjalankaj perusahaan. Bahkan ada yang bermasalah di salah satu partai politik.

Baca Juga : Tim Pengacara Bakal Dampingi Tiga Mahasiwa Unilak yang Dipecat

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), melalui Ketua FKPMR, Chaidir, didampingi M Herwan, dalam pernyataan sikapnya, berharap Gubernur Riau, Syamsuar, sebagai pemegang tertinggi BUMD di Riau ini, bisa membenahi tata kelola BUMD, agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

“Bahwa terkait dengan adanya penunjukan calon Komisaris dan Direksi sebagaimana yang beredar di media sosial dan yang dilansir di media online, maka FKPMR menyampaikan Pernyataan Sikap dan Rekomendasi berikut,” kata Chaidir seperyi dilansir Haluanriau.co, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga : FKPMR Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Riau

Berikut pernyataan sikap FKPMR, bahwa pertama, bahwa BUMD sebagai perusahaan milik daerah, maka Dewan Komisaris dan Direksi haruslah Representasi kepentingan daerah serta harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan Putera Melayu Riau.

Kedua mekanisme dan proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi harus Transparan dan Akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Baca Juga : Jumat, Tiga Kepala Daerah Terpilih Dilantik Gubernur

Ketiga, meminta Gubernur Riau, untuk mengulang proses seleksi Komisaris dan Direksi PT SPR dan PT PIR, dengan memenuhi ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola BUMD.

“Terakhir FKPMR mendesak Gubernur Riau untuk membenahi Tata Kelola BUMD agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,” ujarnya. (*)

Baca Juga : Riau Kebut Produksi Beras Hingga Capai Taget 331.237 Ton

Editor : Dodi | Sumber : Haluanriau.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]