Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga


Rabu, 27 Januari 2021 - 15:48:57 WIB
Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian buka-bukaan soal kondisi Jalan Tol Trans Sumatera. Ia mengatakan, PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang mendapat penugasan untuk membangun tol tersebut mengalami defisit dukungan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 60 triliun.

Hedy mengungkapkan, jika PMN itu tak segera dikucurkan ke Hutama Karya, maka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang tengah berjalan terancam berhenti.

Baca Juga : Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni

"Nah sampai sekarang ini setelah kita evaluasi, yang sudah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Ini defisit PMN, sehingga HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," Beber Hedy dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021), dilansir detik.com.

Ia mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga : Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu?

"Ini kami sudah koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenko (Perekonomian) bagaimana kita agar Kemenkeu Rp 60 triliun ini bisa di disburse secara cepat, dan sekarang kita sedang melakukan audit terhadap Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh Hutama Karya. Nah ini hanya untuk yang sedang berjalan," ujar Hedy.

Sementara itu, untuk pembangunan ruas di Jalan Tol Trans Sumatera yang belum berjalan, menurutnya Hutama Karya tak bisa lagi melanjutkannya. Untuk itu, pihaknya berencana memberikan dukungan dari anggaran Kementerian PUPR.

Baca Juga : Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini

Namun, sebelum memberikan dukungan tersebut, ada beberapa perubahan yang harus dilakukan terhadap payung hukum yang terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni Peraturan Presiden (Perpres) 117 tahun 2015. Dalam Perpres itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dilakukan oleh Hutama Karya melalui skema penugasan yang meliputi pendanaan. Untuk itu, pemerintah harus mengubah Perpres tersebut apabila pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera juga ingin didukung melalui anggaran Kementerian PUPR.

Hedy mengungkapkan, dukungan anggaran dari pihaknya yang diperlukan untuk tol tersebut mencapai Rp 148 triliun.

Baca Juga : Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY!

"Yang tidak berjalan, PMN-nya ini, HK kelihatannya sudah kerepotan, sehingga akhirnya muncul ide dukungan konstruksi yang tidak ada dalam Keppres (Perpres) sebenarnya. Jadi ini kalau dukungan konstruksi harus masuk, maka kita terpaksa harus mengubah Keppres mengenai Trans Sumatera ini. Karena tiba-tiba kita butuh dukungan dari Bina Marga sebesar Rp 148 triliun hanya untuk Trans Sumatera," tutup Hedy.(*)

Editor : Nova Anggraini | Sumber : detik.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 13:30:31 WIB

    Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni

    Menkes Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Ditargetkan Tuntas Juni Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua ditargetkan tuntas pada Juni 2021. Hal ini diungkapkan Menkes saat memantau pelaksanaan vaksinasi lansia di Surabaya, Sabtu (27/2)..
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 12:24:09 WIB

    Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu?

    Jokowi Resmi Hapus IMB dan Diganti dengan PBG, Apa Itu? Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi dihapus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai gantinya, ada ketentuan baru yang diberi nama Perset.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 11:21:29 WIB

    Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini

    Lowongan Kerja Pekan Ini: 2 BUMN Cari Posisi Ini Lowongan kerja pekan ini ditawarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI. Berikut lowongan kerja pekan ini.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:19:14 WIB

    Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY!

    Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko, SBY: Aku Lawanmu Bukan AHY! Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung. terkait isu kudeta. Dalam video berdurasi sekira 30 menitan, Presiden keenam RI itu sempat menuduh Kepala KSP, Moeldoko ingin merebut Demokrat.
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 10:14:28 WIB

    Anies Baswedan Unggah Foto Pakai Batik Motif Banteng Merah

    Anies Baswedan Unggah Foto Pakai Batik Motif Banteng Merah Ada yang menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut merayakan Tahun Baru Imlek 2572, bersama keluarga besar Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) secara virtual di Jakarta. Anies mengunggah momen itu di ak.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]