Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring


Rabu, 27 Januari 2021 - 16:56:05 WIB
Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring Firman Subagyo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menilai terobosan perizinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi demi mempermudah investasi dan memotong birokrasi yang berbelit seperti diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Saya menilai tidak ada namanya obral izin di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pak Jokowi sejak awal konsisten bagaimana memajukan ekonomi dengan memangkas birokrasi berbelit, tetapi mengawasi secara ketat berbagai izin, termasuk izin di sektor kehutanan,” kata politikus Golkar itu kepada media, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga : Wah! 1,1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Sampai di Tanah Air

Firman mengatakan, ketatnya perizinan di bidang kehutanan di masa Presiden Jokowi, karena ada mekanisme pengawasan teknis dan administratif. Tugas pengawasan itu dipegang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang sangat berat, mengingat banyak permasalahan kehutanan di masa lalu, seolah-olah hasil dari kerja pemerintahan Jokowi.

“Saya kebetulan sudah empat periode di Komisi IV DPR yang bermitra dengan KLHK dan Kementerian Pertanian. Dari pengawasan Komisi IV DPR, kami tidak mendapati adanya obral perizinan. Jika hal itu terjadi pasti sejak awal kita cegah, buktinya tidak ada. Tudingan adanya obral izin itu sangat tendensius dan tak berdasar,” tegas dia.

Baca Juga : Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Nonsubsidi Periode April–Juni 2021 masih Tetap

Politisi senior Partai Golkar ini mengakui terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi ketika menggabungkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi satu kementerian, yakni Kementerian LHK dan itu sangat berat, mengingat banyak orang kerap melihat kerusakan lingkungan dan mengaitkannya dengan persoalan kehutanan.

“Karena persoalan itu terjadi sudah puluhan tahun sejak era Orde Baru, maka Menteri LHK yang sekarang ini yaitu Menteri Siti Nurbaya kebagian ‘cuci piring’ atau ‘bersih-bersih’. Ironisnya lagi banyak orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan didukung data akurat, melempar isu atau pernyataan tak berdasar, seolah pada masa Jokowi ini banyak obral ijin dan lingkungan rusak,” papar Firman.

Baca Juga : Tak Hanya Rekam Pelanggar Lalu Lintas, Ini Fungsi Lain dari ETLE

Bahkan selama bermitra dengan KLHK di bawah Menteri Siti Nurbaya, Komisi IV DPR, manurut Firman, malah mendapat banyak masukan dan perubahan-perubahan yang dilakukan telah menuai hasil, misalanya kurangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perbaikan lingkungan, tata kelola birokrasi yang semakin baik, dan pujian dunia internasional karena pengelolaan hutan yang baik.

"Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana keterlanjuran kebun sawit, baru sekarang di era Jokowi ini ada terobosan dengan dibuat dasar hukumnya dulu, lalu diakomodir di dalam UU Cipta Kerja. Sebelum era Jokowi, tidak ada terobosan persoalan kehutanan yang menahun.Mema berat dan butuh waktu,” katanya.

Baca Juga : Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Penambangan dan Banjir

Firman Subagyo juga menyinggung adanya banjir di Kalimantan Selatan dalam kaitan penambangan di sana. Menurutnya, dalam konteks banjir, persoalannya bukan 1-2 tahun ini, tapi puluhan tahun silam, di masa pemerintahan Orde Baru. Di mana investor mengelola hutan. Karena pemerintah tidka punya uang untuk memanfaatkan harta kekayaan hutan itu.

Dampak dari penambangan yang puluhan tahun, reklamasi dan reboisasi terhambat, bahkan tidak bisa mencapai target karena KLHK tidak punya uang, dan kewajiban dari investor atau retribusinya malah jatuh ke Kementerian Pertambangan dan Energi.

“Saat ini meski dana reboisasi dan reklamasi masuk APBN tapi tidak fokus dan jumlahnya kecil, makanya dalam UU Cita Kerja diatur soal ini agar ke depan lingkungan tidak rusak dan usaha bisa terus berjalan,” tambah Firman.(*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Nova Anggraini
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]