Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban


Rabu, 27 Januari 2021 - 18:55:26 WIB
Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban Nurul Arifin. (Foto: Agung Pambudhy)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang salah satunya mengatur jadwal Pilkada 2022 tengah dibahas DPR. Partai Golkar berharap Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni di tahun 2022 dan 2023.

"Kami dari FPG tetap berharap ya bahwa Pilkada itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2022 kan ada 101 ya daerah yang Pilkada dan tahun 2023 ada 170 (daerah). Kami berharap semua itu tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya di 2022 dan 2023," kata Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin, dikutip dari detik.com, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga : Wah! 1,1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Sampai di Tanah Air

Nurul yang juga Waketum Partai Golkar menjelaskan jika Pilkada dilakukan serentak tahun 2024, maka akan memakan anggaran yang sangat besar. Dia juga menyoroti hasil evaluasi Pemilu 2019 yang sempat memakan banyak korban.

"Karena kalau serentak di 2024 walaupun berbeda bulan ya kami takutnya, satu, ini kan anggaran akan membengkak sekali ya. Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk beban anggaran untuk pelaksanaan pemilu dan Pilpres gitu ya," ucap Nurul.

Baca Juga : Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Nonsubsidi Periode April–Juni 2021 masih Tetap

"Kedua, kami juga mengevaluasi apa yang menjadi keputusan MK no 55 tahun 2019 itu. Itu kan karena begitu banyak petugas penyelenggara yang wafat karena begitu bertumpuknya keserentakan itu jadi membuat penyelenggara juga kelelahan," ujarnya.

Nurul juga berharap pembahasan RUU Pemilu dapat segera diselesaikan tahun ini. Sehingga proses penganggaran Pilkada di daerah dapat segera disiapkan di tahun.

Baca Juga : Tak Hanya Rekam Pelanggar Lalu Lintas, Ini Fungsi Lain dari ETLE

"Yang penting itu ada komitmen bersama RUU-nya bisa diselesaikan tahun ini juga sehingga penganggaran ke daerah itu bisa disiapkan untuk pelaksanaan tahun depan," ujarnya.

Diketahui, draf RUU Pemilu yang saat ini sudah diserahkan ke Badan Legislasi DPR mengatur jadwal Pilkada 2022. Pasal mengenai jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) draf RUU Pemilu yang diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek).

Baca Juga : Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Meski demikian, jadwal pilkada yang tertuang di Pasal 731, termasuk Pilkada 2022 bisa ditunda jika terjadi bencana nonalam seperti yang termaktub di Pasal 732 draf RUU Pemilu Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID yang ditetapkan sebagai bencana nonalam. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Detik.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]