KPHP Dharmasraya Usulkan Perluasan Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan Sosial


Rabu, 27 Januari 2021 - 22:26:36 WIB
KPHP Dharmasraya Usulkan Perluasan Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan Sosial Salah satu aktifitas pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat Dharmasraya dengan membakar areal hutan, kegiatan ini terekam oleh kamera wartawan beberapa waktu lalu.

PULAU PUJUNG, HARIANHALUAN.COM - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan perluasan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Dharmasraya agar bisa mencakup seluruh areal hutan di daerah itu guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang perhutanan sosial.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor KPHP setempat, Yonefris, di Dharmasraya, Rabu (27/01), mengungkapkan selama ini wilayah kerja unit tersebut hanya mengayomi hutan produksi seluas 33 ribu hektare yang sebarannya belum mengayomi 52 nagari yang ada.

Baca Juga : Pistol G2 Combat Sukses Picu Kebanggaan Ketua DPRD Dharmasraya akan Karya Anak Negeri

"Padahal potensi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan nagari, hutan adat dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial," jelasnya.

Jika usulan tersebut disetujui pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, lanjutnya, maka upaya untuk memberikan legalitas terhadap usaha masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan produksi di Dharmasraya, bisa lebih masif dilaksanakan.

Baca Juga : Tingkatkan Silaturahmi, Kanminvetcad I/31 Batusangkar Gelar Anjangsana dan Beri Tali Asih ke Veteran

Sehingga, ulasnya, target untuk kembali meremajakan kawasan hutan beserta ekosistem didalamnya yang telah dirusak akibat aktifitas ekonomi berupa pembukaan kebun dan atau praktik penebangan kayu tanpa izin seperti yang terjadi hingga saat ini bisa diatasi secara bertahap.

"Dalam pemanfaatannya nanti tentu harus memenuhi kategori dan persyaratan tertentu seperti pemetaan kawasan yang diusulkan sebagai wilayah kerja atau usaha, memiliki legalitas hak milik bagi tanah milik pribadi atau memiliki izin dari kementerian terkait jika areal yang diajukan berstatus hutan milik negara," tegasnya.

Baca Juga : Dinas PUPR Sumbar Sebut akan Segera Perbaiki Ruas Jalan Provinsi di Solsel

Ia mengatakan, selain telah memiliki legalitas serta izin usaha pemanfaatan areal dan hasil hutan produksi, masyarakat juga bisa mengajukan bantuan berupa peralatan, permodalan serta sarana prasarana pendukung lainnya dari pihak kementerian baik melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atau melalui Badan Layanan Umum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Pihaknya juga mengimbau kepada Wali Nagari beserta segenap unsur pemerintahannya dan ninik mamak pemegang ulayat agar mulai bersinergi dalam merancang pemanfaatan hutan kawasan produksi sebagai salah satu prioritas untuk dikembangkan agar bernilai ekonomis serta mampu menopang upaya mensejahterakan masyarakat adat atau kaumnya.

Baca Juga : Hadiri Pelantikan PCNU Pasaman, Ini Pesan Bupati Benny Utama

Selain dana-dana tersebut diatas, lanjutnya, pihak pemerintahan nagari juga bisa memanfaatkan sebagian dari dana desa untuk mengembangkan kegiatan usaha berbasis kerakyatan seperti pengelolaan hutan ekowisata serta pemanfaatan lahan hutan untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan hingga pemanfaatan potensi kayu dengan melakukan penanaman terlebih dahulu pada areal yang sudah diberikan hak pengelolaannya melalui keputusan menteri.

"Sudah saatnya kita semua berpikir untuk melestarikan serta merawat hutan milik kita tanpa harus menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan hutan tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan pengembangan program perhutanan sosial adalah solusi untuk mengurangi konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait pemanfaatan hutan kawasan.

Hal itu ia sampaikan disela-sela kunjungannya ke Kabupaten Dharmasraya, Kamis (21/01/2021), sekaitan dengan akan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, setidaknya ada lima skema tentang Kemitraan Kehutanan yang tergabung dalam program Perhutanan Sosial, bisa menjadi solusi penguraian konflik yang ada di kawasan hutan, yakni Hutan Desa/Nagari, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

"Kendala selama ini banyak pemerintah daerah beranggapan bahwa masalah perhutanan sosial adalah ruang lingkup program nasional, anggapan keliru inilah yang menjadi salah satu pemicu bermunculannya risiko deforestasi atau pengalihan fungsi hutan oleh masyarakat," ungkapnya. (*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]