Dirjen PPKL KLHK Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel


Rabu, 27 Januari 2021 - 23:57:59 WIB
Dirjen PPKL KLHK Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah menawarkan empat pendekatan penanganan dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan ke depan pasca banjir.

Karliansyah menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga : Soal Pemberhentian Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Begini Tanggapan LKAAM Sumbar

Rapat dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Empat pendekatan yang ditawarkan itu adalah pertama, Karliansyah pendekatan vegetatif dengan merehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis.

Baca Juga : Pekan Ini, Dokumen Lelang Proyek DAK Pariaman Rp15 Miliar Masuk UKPBJ

Kemudian penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit). Pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan (pertambangan, perkebunan, kehutanan).

Percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri. Kedua, pendekatan sipil teknis berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi.

Baca Juga : Wakil Bupati Pessel Buka Grand Final Pemilihan Duta GenRe 2021

Pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas. Normalisasi alur sungai/pengerukan sungai. Pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman.

Pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir. Ketiga, pendekatan sosial ekoriparian berupa transformasi budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan Sosial.

Baca Juga : Waspada Banjir! Hujan Lebat Masih Berlanjut hingga Malam di Sumbar

Edukasi publik tentang pentingnya Daerah Aliran Sungai (DAS) & Lingkungan Keempat pendekatan hukum yaitu penerapan Undang Undang Cipta Kerja, dan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan.

Curah Hujan Ekstrem

Sementara itu, Wakil Menteri LHK Aloe Dohong mengutip data BNPB yang menyatakan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan.

"Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan," paparnya.

Menurutnya, dara dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut.

"Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup," terangnya.

Dijelaskan Aloe Dohong, data menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di DAS Barito Kalsel hanya 39,9% dan sisanya 60,7% berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan Hutan. Dengan kata lain, sebetulnya DAS Barito Kalsel memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat.

Menanggapai arahan Wamen LHK Alue Dohong, Gubernur Kalsel Syahbirin Noor mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan rakyat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel kepada Presien Joko Widodo (Jokowi) atas perhatian, aksi tanggap darurat, serta respon cepat pemerintah pusat, TNI dan Polri berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Gubernur Syahbirin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KLHK atas prakarsa rapat koordinasi dalam rangka membantu penanganan banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel. Lebih lanjut dikatakan, Pemprov Kalsel sejak tahun 2017 telah mencabut 645 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 9545 IUP yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengeluarkan lagi izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan, sesuai dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut, semua dilakukan untuk melindungi fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap lestari,” ujar Gubernur.

Memperhatikan berbagai saran dan masukan serta usulan selama diskusi berlangsung, akhirnya rapat menyepakati untuk dilakukan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait reklamasi/rahabilitasi DAS, evaluasi RTRW, kecukuipan kawasan hutan, evaluasi hujan ekstrim dan pendanaan.

Dokumenn perencanaan yang disusun meliputi aspek Intervensi regulasi dan kebijakan, termasuk tata ruang dan Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan; Rekayasa teknis dan vegetatif, Sosial meliputi upaya sosialisas, pelibatan masyarakat dan komunikasi; Kelembagaan berkaitan dengan koordinasi dan focal point penyusunan perencanaan, Pengembangan system peringatan dini banjir, dan Langkah-langkah mitigasi jangka pendek, menengah dan panjang. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]