MA Batalkan Keputusan KPU Anulir Eva-Deddy Pemenang Pilkada Bandar Lampung


Kamis, 28 Januari 2021 - 11:13:17 WIB
MA Batalkan Keputusan KPU Anulir Eva-Deddy Pemenang Pilkada Bandar Lampung Gedung Mahkamah Agung

HARIANHALUAN.COM - Mahkamah Agung (MA) menganulir Keputusan KPU Bandar Lampung yang membatalkan calon peserta Pilwalkot Eva Dwiana-Deddy Amarullah. KPU Bandar Lampung menganulir Eva-Deddy setelah keduanya dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung.

"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03," demikian putus MA sebagaimana dilansir websitenya, dan dikutip dari detik.com, Kamis (28/1/2021).

Baca Juga : PSU Inhu, RIDHO Menang Besar di TPS 03

Duduk sebagai ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Harry Djatmiko. KPU Kota Medan dinilai melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis), karena telah menetapkan Keputusan Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagai berikut:

1. proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020.
2. pelaksanaanPemilihantanggal9Desember2020.
3. laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi secara TSM tanggal 9 Desember 2020.
4. pemohon ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan tanggal 15 Desember 2020.
5. keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 8Januari2021.

Baca Juga : PSU di Inhu Berjalan Lancar, Ditinjau Ketua Bawaslu RI dan Forkopimda

"Oleh karena itu, pembagian bantuan sosial yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan Wali Kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03 (Hj. Eva Dwiana, S.E.), dengan melibatkan aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya (termasuk RT), tidak serta merta menguntungkan pencalonan dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03 yang berakibat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM," ucap majelis.

Selain itu, merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah terjadi polarisasi di kalangan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon baik kepada Pemohon ataupun pasangan calon lain. Terlebih Calon Wali Kota Nomor Urut 02, yaitu Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M. yang merupakan Petahana Wakil Wali Kota Bandar Lampung hingga tanggal 17 Februari 2021, yang seharusnya juga mendapatkan keuntungan dengan adanya bantuan sosial.

Baca Juga : PSU Pilkada Inhu dan Rohul, 90 Prajurit TNI dan 854 Personel Polda Siap Mengamankan

"Apabila bantuan sosial menimbulkan dampak menguntungkan Pemohon, maka seharusnya seluruh warga masyarakat penerima bantuan akibat dampak Pandemi COVID-19 akan memilih Pemohon ataupun pasangan calon lain dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tersebut. Hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menunjukkan dukungan warga masyarakat penerima kepada Pemohon ataupun pasangan calon lain dan bagaimana pengaruh bantuan sosial COVID-19 tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon," pungkas majelis. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : detik.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]