Begini Penjelasan Kemenkes Soal Rumah Sakit Tagih Biaya Perawatan Pasien Covid


Kamis, 28 Januari 2021 - 11:21:35 WIB
Begini Penjelasan Kemenkes Soal Rumah Sakit Tagih Biaya Perawatan Pasien Covid Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kadir menegaskan tidak ada rumah menangih biaya kepada pasien Covid-19. Hal itu didasarkan pada Undang-undang Wabah Penyakit Menular. 

Kadir mengatakan pemerintah mempunyai kewajiban menanggung semua pembiayaan masyarakat yang berdampak terhadap penyakit Covid-19. 
“Tidak dibenarkan pada masyarakat membayar atau juga tidak dibenarkan ada rumah sakit yang menarik uang dari pasien Covid-19,” katanya dikutip dari Inews.id, Kamis (28/1/2021). 

Baca Juga : DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Urus EUL dari WHO

Dia menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan pasien dan keluarga pasien membayar biaya perawatan. 

Pertama, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan layanan yang lebih sehingga naik kelas layanan. Tentunya ini ada selisih yang dimintakan kepada pasien Kedua, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan pelayanan di luar yang ditanggung BPJS. 

Baca Juga : Hari Ini, 2 Penyuap Eks Mensos Juliari Batubara Hadapi Sidang Tuntutan

Positif Diharapkan semua rumah sakit itu memberikan pengobatan sesuai dengan tata laksana klinik yang telah dikeluarkan. Didalamnya terdapat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk tentang strategi pengobatan yang akan diberikan. 

“Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaannya bagi pasien yang kritis memang diberikan obat-obat yang sangat mahal, tetapi ini dimintakan persetujuan pasien dan keluarga pasien,” ucap Kadir.

Baca Juga : Keberadaan Jozeph Paul Zhang Terus Dilacak, Kabar Terbaru Sudah Keluar dari Jerman

“Kita sesuai dengan aturan bahwa seorang pasien Covid-19 itu menjadi tanggung jawab pemerintah karena ini yang mengatur adalah perintah dari undang-undang wabah yang memang kita pegang sampai sekarang,” tambahnya. 

Selain itu, Kadir menegaskan pembiayaan untuk Covid-19 ini sebenarnya bukan ditanggung oleh BPJS. BPJS bertugas membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim untuk dibayarkan. Sejalan dengan Kadir, Direktur Utama RS BUMN Pertamedika Fathema Djan Rachmat mengatakan ketika obat-obatan yang memang harganya melampaui dari harga yang dibatasi, semisal monoklonal antibodi yang harganya bisa sampai 1 atau 3 hari perawatan. 

Baca Juga : TMII hingga Gedung Granadi Diambil Alih Negara, Ini Penjelasannya

“Jadi kami memang meminta kepada Kementerian Kesehatan sebenarnya kalau obat-obat seperti ini kita bisa ditambahkan dan dibayar oleh Kementerian Kesehatan mungkin akan sangat baik sekali. Jadi kita tidak perlu meminta persetujuan dari keluarga pasien ketika pasien meminta diberikan obat-obatan,” kata Fathema. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : INews.id
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]