Pemerintah Resmi Larang PNS Terlibat FPI hingga PKI


Kamis, 28 Januari 2021 - 16:04:35 WIB
Pemerintah Resmi Larang PNS Terlibat FPI hingga PKI Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya. Apalagi ikut dalam organisasi tersebut.

Pelarangan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Baca Juga : Seleksi ASN 2021, Ada 183 Ribu Formasi PPPK Non Guru Disiapkan

"Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamitah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Frant Pembela Islam (FPI)," tulis Surat Edaran tersebut seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (28/1/2021).

Adapun ASN yang ikut mendukung akan diberikan sanksi tegas. Pemberian sanksi ini sejalan dengan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021.

Baca Juga : Pemerintah Daerah Diminta Mempercepat Proses Vaksinasi Covid-19

Dalam SE tersebut terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.

Pemerintah melihat keikutsertaan ASN dalam ormas bisa memberikan sikap radikalisme negatif di lingkungan ASN dan instansi pemerintah. Untuk itu, perlu dicegah agar ASN dapat tetap fokus berkinerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Baca Juga : Presiden Jokowi Sebut PPKM Mikro Efektif Tekan Laju Kasus Covid-19

Selain itu, keterlibatan ASN dinilai sebagai tindakan yang tidak taat dan setia pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga bisa dijatuhi hukuman yang tegas.

Sanksi bisa berupa hukuman disiplin hingga yang terberat adalah diberhentikan dengan tidak hormat.

Baca Juga : Vaksinasi Ribuan Prajurit TNI-Polri di Kepri Dipantau Langsung Kapolri dan Panglima TNI

"PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," tulis SE tersebut sesuai dengan PP Nomor 17/2020 tentang Manajemen PNS.

Hukuman disiplin ringan diberikan jika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Sedangkan hukuman disiplin sedang diberikan apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.

Sementara itu, hukuman disiplin berat diberikan jika pelanggaran berdampak negatif pada negara. (*)

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : CNBC Indonesia
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]