Polri Bentuk Virtual Police, Pakar UGM: Jangan Sampai Mengekang Pengguna Medsos


Jumat, 26 Februari 2021 - 19:27:29 WIB
Polri Bentuk Virtual Police, Pakar UGM: Jangan Sampai Mengekang Pengguna Medsos Pakar literasi digital dari UGM, Dr. Novi Kurnia. Dok Kagama.co

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pakar literasi digital dari UGM, Dr. Novi Kurnia, menilai kehadiran virtual police merupakan upaya pihak kepolisian untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia maya atau media sosial, terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana.

Kendati begitu, dia mengingatkan kehadiran Virtual Police harus tetap memperhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaannya, mulai dari posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, dan hak pengguna digital hingga kolaborasi moderasi konten.

Baca Juga : Program Mahasiswa Wirausaha 2021 Digadang Bisa Ciptakan Entrepreneur Muda Baru

“Virtual Police sebagai sebuah aksi memoderasi ini bagus. Namun ada catatan-catatan yang harus dipertimbangkan, seperti posisi untuk bisa menjaga netralitas, objektivitas, dan keadilan. Jangan terus interventif,” tegas pengajar Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, dilansir dari laman UGM, Jumat (26/2/2021).

Ia mengaku belum mengetahui secara detail bagaiman Virtual Police bekerja dalam menjalankan pengawasan konten di dunia maya. Namun, diharapkan dalam tugasnya bisa netral dan berpihak untuk kepentingan umum, bukan industri, kelompok besar, maupun pemerintah.

Baca Juga : Sepekan ke Depan, Anies Minta Warga DKI Waspadai Cuaca Ekstrem

Lalu dalam proses pelacakan konten perlu disesuaikan dengan platform masing-masing media sosial. Penentuan sampel juga perlu diperhatikan apakah dengan sistem sampling atau sensus. Begitu pula dalam pelacakan akan dilakukan parsial atau pada seluruh konten.

Terkait transparans menurutnya, pihak kepolisian harus menyosialisasikan atau mengedukasi pengguna media tentang konten seperti apa yang dianggap sebagai konten negatif atau mengarah pada tindak pidana. Pengguna media wajib diberitahu konten seperti apa yang dianggap negatif.

Baca Juga : Sempat Ngutang Buat Beli Susu, Begini Kisah Kelam Sandiaga Uno

Perlindungan data diri pengguna media sosial disebutkan Novi juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pengawasan Virtual Police. Seperti data apa saja yang bisa dibuka, bagaimana jaminan perlindungan, dan mitigasi terhadap kebocoran data pribadi.

Ia pun meminta kepolisian untuk tetap memperhatikan hak digital pengguna media sosial untuk menyuarakan aspirasi. Kehadiran Virtual Police diharapkan tak lantas mengekang masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial.

Baca Juga : Kisah Sukses Mahasiswa Solsel Berwirausaha, Memulai Beternak Itik Petelur Sejak SMA

“Modelnya ini kan sistem peringatan, apakah dalam prosesnya mendapatkan hak baik sebelum dan sesudah dimonitor,” kata Koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital atau dikenal dengan Japelidi.

Terakhir yang tidak kalah penting menurutnya yakni kolaborasi dalam melakukan moderasi konten di media sosial. Kolaborasi menjadi hal harus dilakukan bersama dengan para pakar terkait.

“Kolaborasi ini harus terus dibangun karena tidak hanya menjadi tanggung jawab virtual police saja. Namun, semua pihak seperti lembaga pendidikan, masyarakat sipil dan pegiat literasi digital perlu berkolaborasi dalam bagian peningkatan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia,” paparnya. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]