Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara


Sabtu, 27 Februari 2021 - 23:18:56 WIB
Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara Ilustrasi. Net

PEKANBARU,HARIANHALUAN.COM-Enam orang terpidana perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),  dieksekusi ke Rumah Tahanan Negara  Kelas II B Rengat, oleh Tim Kejari Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Terpidana tersebut yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Inhu, Riswidiantoro, dan lima orang Kepala Desa (Kades) yakni  Kades Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Guspan Ardodi, Kades Petonggan Kecamatan Rakit Kulim Rajiskhan, Kades Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya SaidUsman, Kades Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Suherman, dan Kades Peladangan Kecamatan Batang PeranapSeptian Eko Prasetio.

Baca Juga : Kecuali Inhu dan Rohul, 6 Kepala Daerah di Riau Serentak Dilantik 26 April

Kejari Indragiri Hulu Furkon Lubis di Rengat, Sabtu (27/2/2021) menyebutkan, eksekusi itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kota Pekanbaru.

“Terpidana menjalani putusan PT Pekanbaru,” kata Furkon Lubis, seperti dilansir Antaranews.com, Sabtu (27/2/2021)

Baca Juga : Pilkada 2020 Sukses, Wabup Sabar Puji Kinerja Pengawasan Bawaslu

"Proses eksekusi berjalan lancar pada Jumat (26/2/2021)," jelas Furkon Lubis.

Sebelum dieksekusi, masing-masing terpidana terlebih dahulu mengikuti serangkaian agenda pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk taat protokol kesehatan, tidak dalam keadaan sakit.

Baca Juga : Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Publikasikan Hasil Pengawasan Pilkada

Menurutnya, berdasarkan putusan PT Pekanbaru sejumlah terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.

Para terpidana melanggar pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, jo pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Baca Juga : MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Inhu dan Rohul

“Atas perbuatannya itu, terpidana Kepala Dinas PMD Inhu Riswidiantoro divonis pidana penjara selama tiga bulan,” katanya.

Terdakwa juga didenda sejumlah Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

“Begitu juga dengan lima Kades atas perkara yang sama divonis pidana penjara selama dua bulan,” ujarnya.

Masing-masing Kades, dipidana denda sejumlah Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Antaranews
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]