CAMPAGO BARAT, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 350 hektar sawah di Nagari Campago Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman terancam kekeringan. Kekhawatiran ini disebabkan bendungan Batang Duku d Nagari Pilubang jebol. Begitu juga Bendungan Belimbing di Korong Jilatang juga rusak akibat banjir.
"Ada 350 hektar sawah yang terancam kekeringan. Ini masalah seiur terhadap perekonomian. Dan masalahnya, bendungan itu tidak bisa diperbaiki menggunakan dana nagari karena terdapatdi nagari lain," ujarnya, Minggu (28/2/2021).
Baca Juga : Temui Sandiaga Uno, Bupati Rusma Yul Anwar Bahas Pengembangan Wisata Pessel
Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com
Bendungan ini harus didorong dari anggaran kabupaten. Menurut Leonardy lebih prioritas ini dibanding Batang Naras. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Walinagari dan Bamus diajak untuk memanfaatkan jalur Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman dan Anggota DPRD Sumbar yang daerah pemilihannya dari daerah itu.
Baca Juga : Harga Sembako di Pasar Tradisional Merangkak Naik
Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com
Leonardy menilai, perjuangan terhadap perbaikan bendungan ini biasanya lebih cepat responnya. Walinagari juga bisa menyuarakannya saat Musrenbang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten nantinya. Nyatakan irigasi lebih penting saat ini dibanding jalan atau lainnya.
Baca Juga : Pengendalian Inflasi, Pemko Padang Panjang Pantau Harga Sembako Selama Ramadan dan Lebaran
Sekaitan kantor nagari yang masih menumpang, Leonardy menyebutkan nasib kantor menumpang atau menyewa adalah nyanyian dari nagari pemekaran. Malah di Padang Pariaman ini ada nagari induk yang juga belun punya kantor sendiri. Kantornya pun lebih baik kantor walinagari Campago Barat ini.
Permasalahan pembangunan kantor ini akan diupayakan lewat APBD kabupaten. Jika bupati terpilih saat ini ingin namanya dikenang, pembangunan kantor 43 nagari pemekaran akan jadi prioritasnya.
Baca Juga : Persentase Sembuh Pasien Covid-19 Padang Panjang Tertinggi di Sumbar
"Jika belum bisa dituntaskan dalam satu tahun anggaran, jadikan dua atau tiga tahun anggaran," ulasnya.
Bisa juga dengan meredam pembangunan infrastruktur jalan untuk sementara waktu. Untuk memberikan prioritas untuk pembangunan atau perbaikan bendungan serta normalisasi sungai. (*)
