Rawan Kecelakaan Kapal di Malaka, Ini Langkah Anak Buah Luhut


Ahad, 28 Februari 2021 - 12:15:59 WIB
Rawan Kecelakaan Kapal di Malaka, Ini Langkah Anak Buah Luhut Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Okto Irianto/Dok Kemenko Marves

HARIANHALUAN.COM - Kecelakaan yang dialami tiga kapal Indonesia yakni MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu di perairan Batu Berhenti, Provinsi Kepulauan Riau kini menjadi perhatian Indonesia.

Sebab itu, salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah dengan mengefektifkannya pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service).

Baca Juga : Protes PP No 57 Tahun 2021, Alirman Sori: Pancasila Seharusnya Masuk Kurikulum Wajib!

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jumat (26/2/2021) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Okto Irianto.

Baca Juga : Tak Cantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Makul Wajib PT, Jokowi Didesak Batalkan PP 57/2021

"Hari ini kita bahas jaminan keamanan dan keselamatan kapal di Selat Malaka dan Singapura, khususnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan pemanduan demi mengurangi risiko kecelakaan," ujarnya, dalam keterangan resmi, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (28/2/2021).

Secara detil rakor membahas mengenai kerja sama pengelolaan Selat Malaka dan Singapura, regulasi, penyelenggaraan kenavigasian, serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pandu kapal.

Baca Juga : Peringatan HUT ke-69 Kopassus Digelar Secara Sederhana

Hadir dalam Rakor tersebut Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono.

Hadir pula Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, pejabat Unit-unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Staf dan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI AL, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, dan PT Pelindo I (Persero).

Baca Juga : PN Surabaya Tolak Gugatan Rhoma Irama Terkait Royalti Lagu Rp1 Miliar, Ini Alasannya

"Kecelakaan yang dialami MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu (kapal kandas) perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia," ujar Penasehat Khusus Menko Bidang Hankam Maritim Marsetio dalam rakor.

Diplomat Muda dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rama Kurniawan mengatakan bahwa keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura selama ini dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Ahli Teknis Tiga Negara (Tripartite Technical Expert Group/TTEG). Kelompok ahli ini telah terbangun sejak 1977.

"Sejak 2007, pola kerja sama diperkuat dengan adanya Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism/CM) yang mempertemukan tiga negara pantai tersebut dengan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) dan anggota komunitas maritim dunia lainnya," tambahnya.

Kecelakaan yang dialami tiga kapal Indonesia yakni MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu di perairan Batu Berhenti, Provinsi Kepulauan Riau kini menjadi perhatian Indonesia.

Sebab itu, salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah dengan mengefektifkannya pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service).

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jumat (26/2/2021) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Okto Irianto.

"Hari ini kita bahas jaminan keamanan dan keselamatan kapal di Selat Malaka dan Singapura, khususnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan pemanduan demi mengurangi risiko kecelakaan," ujarnya, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/2/2021).

Baca: Simak yah! Pengakuan Luhut soal Investasi Elon Musk & Tesla
Secara detil rakor membahas mengenai kerja sama pengelolaan Selat Malaka dan Singapura, regulasi, penyelenggaraan kenavigasian, serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pandu kapal.

Hadir dalam Rakor tersebut Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono.

Hadir pula Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, pejabat Unit-unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Staf dan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI AL, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, dan PT Pelindo I (Persero).

"Kecelakaan yang dialami MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu (kapal kandas) perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia," ujar Penasehat Khusus Menko Bidang Hankam Maritim Marsetio dalam rakor.

Diplomat Muda dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rama Kurniawan mengatakan bahwa keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura selama ini dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Ahli Teknis Tiga Negara (Tripartite Technical Expert Group/TTEG). Kelompok ahli ini telah terbangun sejak 1977.

"Sejak 2007, pola kerja sama diperkuat dengan adanya Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism/CM) yang mempertemukan tiga negara pantai tersebut dengan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) dan anggota komunitas maritim dunia lainnya," tambahnya. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : CNBC Indonesia
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]