Ini Kronologi OTT KPK Terhadap Nurdin Abdullah, Diduga Terima Suap Rp 5,4 Miliar


Ahad, 28 Februari 2021 - 20:31:44 WIB
Ini Kronologi OTT KPK Terhadap Nurdin Abdullah, Diduga Terima Suap Rp 5,4 Miliar Tangkapan layar barang bukti berupa uang yang diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan Nudin Abdullah, Sabtu (27/2/2021).(YouTube/KPK)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah termasuk salah satu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2/2021) malam. Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada tahun 2021 ini.

Seperti dilansir dari Kompas.com, pada Minggu (28/2/2021) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya.

Baca Juga : Pemerintah Siap Tagih Piutang Dana BLBI Rp110,454 Triliun

Lalu apa kasusnya?

Kasus dugaan suap proyek infrastruktur Nurdin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan enam orang, yaitu AS, NY, SB, ER, IF, dan NA di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan.

Ketiga tempat itu adalah Rumah Dinas ER di kawasan Hertasening, jalan poros Bulukumba, dan Rumah jabatan Gubernur Sulsel.

Baca Juga : Polemik Vaksin Nusantara, Wakil Ketua DPD RI: Selesaikan Secara Keilmuan

Nurdin Abdullah (NA) bersama dengan Edy Rahmat (ER) ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel.

Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga : Tolak Tanggapi Hasil Survei NSN, Risma: Belum Tentu Juga Saya Masih Hidup

Sementara itu AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi. AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kronologi

Kronologi tangkap tangan diawali dari informasi masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara.

Baca Juga : Yang Lain Menolak, Dedi Mulyadi Malah Mendukung: Saya Siap Disuntik Vaksin Nusantara

KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang juga orang kepercayaan Nurdin. Agung adalah seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta, yang diketahui telah lama mengenal Nurdin.

Dia berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. Dalam sebuah perjalanan menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Agung bersama dengan Edy berada dalam sebuah mobil.

Di sana Agung menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy.

Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, IF, sopir Edy, mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik Agung dan dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di Jalan Hasanuddin.

Sekitar pukul 23.00 WITA, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba. Satu jam kemudian, Edy dan uang sekitar Rp 2 miliar di dalam koper diamankan KPK di rumah dinas Edy.

Uang tersebut sebelumnya akan diberikan Edy kepada Nurdin Abdullah. Nurdin diamankan KPK sekitar pukul 02.00 WITA di rumah dinas gubernur Sulsel. Dia diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020.

Ada tawar menawar

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya tawar-menawar fee antara Agung dengan Edy. Menurut KPK, tawar-menawar tersebut terjadi ketika keduanya berkomunikasi untuk memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan tahun 2021.

Sebelumnya pada awal Februari 2021, Nurdin bertemu dengan Edy dan Agung ketika sedang berada di Bulukumba. Nurdin lalu menyampaikan kepada Edy bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung.

"Kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detail Engineering Design yang akan dilelang pada APBD TA 2022," kata Firli.

Pada akhir Februari 2021, Edy menyampaikan kepada Nurdin bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain.

"Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Selanjutnya, Agung menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy pada Jumat (26/2/2021). KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin adalah Rp 5,4 miliar.

Itu didapat dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel berikut:

Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS) memberi uang sebesar Rp 2 miliar diserahkan melalui Edy pada 26 Februari 2021. Itu terkait proyek infrastruktur di Sulsel tahun 2021.

Kontraktor lain memberi uang sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020. Kontraktor lain juga memberi uang pada Nurdin melalui ajudan Nurdin (SB) pada pertengahan Februari 2021 sebesar Rp 1 miliar. Awal Februari 2021 Nurdin melalui SB menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Kompas.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]