DPRD Minta Gubernur Sumbar Jatuhkan Sanksi Penggelembungan Harga Hand Sanitizer


Ahad, 28 Februari 2021 - 21:34:29 WIB
DPRD Minta Gubernur Sumbar Jatuhkan Sanksi Penggelembungan Harga Hand Sanitizer DPRD Sumbar menggelar rapat Paripurna.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar merekomendasikan Gubernur Sumbar untuk menjatuhkan sanksi pihak yang terlibat dalam dugaan penggelembungan harga pengadaan hand sanitizer mencapai Rp 4,8 miliar.

Rekomendasi itu disampaikan dalam Paripurna Penetapan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penanganan Covid-19, Jumat malam (26/2/2021).

Baca Juga : Wabup Pessel Resmikan Masjid Ar-Rahman Rawa Bubur Tapan

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

“Kami mengharapkan saudara Gubernur segera menindaklanjuti rekomendasi. Ini merupakan tugas dan sekaligus ujian pertama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang baru. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumbar juga harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima,” ucap Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Penanganan Covid-19, Nofrizon mengungkapkan, berdasar LHP BPK dan pendalaman Pansus, ditemukan dugaaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam pengadaan hand sanitizer, masker, dan thermogun.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Virus Corona di Sumbar: Positif 169, Sembuh 162, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

“Ini yang menjadi sorotan kita. Ini harus ada ketegasan karena kesalahannya sangat serius dan berat karena menyebabkan banyak kerugian, meskipun telah dikembalikan," tegasnya.

Sesuai rekomendasi pansus, DPRD Sumbar juga meminta pada BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan. Sebab terdapat transaksi pembayaran pada rekanan penyedia barang dan jasa secara tunai.

Baca Juga : Safari Ramadan, Gubernur: Yang Menguatkan Iman dan Adab adalah Alquran

Hal itu melanggar instruksi Gubernur No 02/INST-2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai. Akibat transaksi tunai tersebut, terdapat pembayaran Rp 49 M yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

”BPK direkomendasikan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk membuka aliran dana Rp49 M itu,” ungkap Novrizon.

Baca Juga : Bantu Korban Bencana di Sulbar, Pemprov Sumbar Kembali Gelontorkan Dana Rp241 Juta

Menyikapi rekomendasi DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar terhadap temuan BPK dan Pansus.

“Kami berterima kasih pada Pansus yang telah mengawal ini agar penanganan Covid-19 tidak menyalahi aturan. Sebagai mitra, kami tentu akan menindaklanjutinya,” ucapnya.

Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) juga merekomendasikan pengembalian uang senilai Rp 4,9 M yang digunakan membeli hand sanitizer di Sumbar untuk penanganan Covid-19. Pengembalian itu dikarenakan harga barang dinilai kemahalan.

Menindaklanjuti LHP BPK terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Sumbar, DPRD Sumbar telah membentuk pansus.

Wakil Ketua Pansus, Nofrizon menduga ada kejanggalan yang harus didalami dari LHP dimaksud. Sebab dari hasil pemanggilan pansus terhadap rekanan pengadaan hand sanitizer, pengadaan itu didapat dari istri pejabat. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]