18 Legislator Dharmasraya Mangkir Sidang dengan Bupati, Ternyata Ini Alasannya


Rabu, 03 Maret 2021 - 12:24:11 WIB
18 Legislator Dharmasraya Mangkir Sidang dengan Bupati, Ternyata Ini Alasannya Suasana sepi yang mewarnai Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan agenda penyampaian pidato politik pasangan kepala daerah terpilih periode 2021-2026, Selasa (02/03).

PULAU PUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Ketidakhadiran 18 legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato politik bupati dan wakil bupati di daerah itu, masih menyisakan tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat. 

Penelusuran harianhaluan.com, 'drama' politik yang terjadi pada Selasa (02/03) itu diduga kuat sebagai akibat dari adanya perbedaan nilai anggaran pokok-pokok pikiran antara unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat yang sempat mengemuka ke ruang publik. 

Baca Juga : Pekerjaan Pengamanan Perlintasan KA pada 4 Titik di Kota Pariaman Diharapkan untas Jelang Lebaran Nanti

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di harianhaluan.com

Salah seorang legislator asal Partai Golkar, Amrizal, di Dharmasraya, Rabu (03/03), mengaku salah satu pemicu adanya aksi yang dilancarkan oleh para wakil rakyat tersebut adalah benar, salah satunya karena adanya perbedaan tersebut. 

Baca Juga : Kerusakan Halte di Kota Pariaman Makin Parah, Baru akan Diperbaiki dengan APBD Perubahan

"Kami merasa dipandang sebelah mata selaku anggota dewan, seharusnya pihak terkait dapat menjelaskan terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan yang belum disepakati pada tingkat internal pimpinan dan anggota," sesalnya. 

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di harianhaluan.com

Baca Juga : Masih Pandemi, Polda Sumbar Imbau Masyarakat Jangan Balimau di Keramaian

Anggota DPRD lainnya asal Partai Gerindra, Rosandi Sanjaya Putra, menambahkan memang ada persoalan yang belum selesai terkait anggaran pokok-pokok pikiran tersebut. 

"Namun saya tidak mengetahui secara pasti karena saya pada hari tersebut memang tidak hadir disebabkan ada halangan lain dan sudah diketahui unsur pimpinan," ungkapnya. 

Baca Juga : Festival Bunga dan Expo Produk Unggulan Tahun 2021 Kota Pariaman Berakhir, Ini Pesan Walikota

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, ketika dikonfirmasi tentang adanya permasalahan tersebut mengaku terjadinya perbedaan nilai dimaksud sudah disepakati oleh pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan tim anggaran DPRD Kabupaten Dharmasraya. 

"Pada waktu itu disepakati adanya perbedaan nilai anggaran pokok-pokok pikiran mengacu pada alasan proporsional antara pimpinan dan anggota DPRD," jelasnya. 

Menanggapi hal tersebut, legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Irmon, membantah kalau perbedaan hanya antara pimpinan dan anggota DPRD saja. 

"Pada kenyataannya perbedaan nilai anggaran juga terjadi terhadap sesama anggota, kondisi itulah yang memicu drama yang terjadi pada Sidang Paripurna Istimewa tersebut," tegasnya. 

Ia berharap, prinsip kolektif kolegial yang utuh sebagai dasar pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Dharmasraya hendaknya harus menjadi landasan demi kemajuan daerah itu. 

"Perbedaan pendapat dan pandangan itu biasa terjadi dalam lembaga politik, namun kalau sudah menyangkut urusan masyarakat seharusnya lembaga DPRD bisa menjalin kekompakan dan kebersamaan," tutupnya.(*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Nova Anggraini
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]