Mahfud MD di Depan Para Pakar Hukum: Jangan Jadi Sarjana yang Tidak Bertanggung Jawab


Rabu, 03 Maret 2021 - 21:11:25 WIB
Mahfud MD di Depan Para Pakar Hukum: Jangan Jadi Sarjana yang Tidak Bertanggung Jawab Foto: Mahfud MD (dok. Kemko Polhukam)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menko Polhukam Mahfud MD meminta para pakar hukum jangan takut mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan di depan para 'pendekar' hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) seluruh Indonesia.

"Jangan takut mengkritik pemerintah, nggak papa," kata Mahfud. Hal itu disampaikan Mahfud Md saat memberikan sambutan pelantikan pengurus AP HTN-HAN periode 2021-2025 di Jakarta, dikutip dari detik.com, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga : Dugaan Korupsi Damkar Depok, Eks Pimpinan Minta KPK Turun Tangan Selidiki

Namun Mahfud MD meminta para pengajar tersebut juga menjadi intelektual. Yaitu tidak hanya berbicara pemikirannya semata, tetapi juga memikirkan keselamatan bangsa.

"Serta jangan menjadi sarjana yang tidak bertanggung jawab. Sebab banyak juga sarjana yang menjadi koruptor. Sarjana itu teknis. Kertas bahwa Anda S3. Kalau istilah Pak Hatta, kaum intelektual itu cerdas otaknya, mulia hatinya," sambung Mahfud yang juga Ketua Dewan Pembina AP HTN-HAN itu.

Baca Juga : Kemenristek Dilebur Jokowi, Bagaimana Nasib Riset Vaksin Merah Putih?

Dalam rangkaian acara itu juga digelar seminar nasional 'Demokrasi dan Nalar Intelektual: Peran AP HTN-HAN Dalam Pembangunan Nasional' dengan pembicara kunci mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie yang ditayangkan langsung di YouTube.

Jimly bercerita nasib awal-awal AP HTN-HAN didirikan di era Orde Baru. Kala itu banyak pemikir Hukum Tata Negara yang kritis ditangkap sehingga hukum tata negara sedikit peminatnya di kampus-kampus.

Baca Juga : Ini Penjelasan Kemenhub Soal 'Mudik Dilarang, Wisata Dibuka'

Namun tumbangnya Orde Baru mengubah segalanya. Hukum Tata Negara menjadi populer lagi dan banyak mahasiswa tertarik mengikuti kajian hukum tata negara.

"Jadi ahli hukum tata negara resikonya dobel, honornya tidak jelas. Beda dengan hukum bisnis. Kedua, kalau dia kritis suka ditangkap. Itu resiko kedua," cerita Jimly.

Baca Juga : Pesan Penting Kapolri, Tidak Ada Ampun Bagi Polisi yang Terlibat Narkoba!

Rangkaian acara di atas dimulai dari pelantikan pengurus AP HTN-HAN 2021-2025 oleh Mahfud Md. Duduk sebagai Ketua Umum AP HTN-HAN yaitu Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Guntur Hamzah sedangkan Sekjen AP HTN-HAN dijabat Dekan FH Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono.

Sejumlah nama kampium hukum tata negara masuk di kepengurusan seperti Prof Bagir Manan (Guru Besar Universitas Padjajaran/Mantan Ketua MA), Prof Jimly Asshiddiqie (Guru Besar UI/Mantan Ketua MK), Prof Arief Hidayat/nonaktif di kepengurusan(Guru Besar Undip/mantan Ketua MK/mantan Wakil Ketua MK/hakim konstitusi) hingga Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM Prof Widodo Eka Tjahjana. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Detik.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]